Category Archives: BIMTEK ASET

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu elemen penting yang menjadi landasan bagi penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga diperlukan suatu  pengelolaan asset yang  tertip administrasi serta memenuhi kaidah peraturan dan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2008 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara atau Daerah. Sedangkan Kelemahan utama yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai Opini WTP adalah ketiadaan catatan yang memadai mengenai aset daerah. Sampai saat ini, masih banyak pemda yang belum mampu mendata dan menilai aset yang dimilikinya secara cermat dan akurat yang pada akhirnya. Dalam mengatasi hal ini, banyak pemda mulai melibatkan pihak swasta untuk mendata dan menilai aset yang dimiliki. Hanya saja, seringkali hasilnya tidak memadai dan pemda tetap memperoleh opini tidak baik. Mengapa hal ini terjadi? Bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini? Read More…

PENDAHULUAN

Pemerintah Baru saja mengeluarkan dan mengesahkan PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, di mana sebelumnya mengeluarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan penyempurnaannya serta keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan barang milik daerah (Aset Daerah) menjelaskan bahwa Pengelolaan barang milik daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan daerah sehingga terwujud kemakmuran yang di dambakan seluruh rakyat. Read More…

PENDAHULUAN

Pada tahun 2015 ini telah dilaksanakan Audit Kinerja/Operasional dan Audit Kinerja dalam Pengelolaan Barang Milik Negara(BMN). Kedua kegiatan Audit ini masih “belum jelas” perbedaannya. Ada beberapa pendapat tentang hal ini. Penulis akan mencoba mengungkapkan pendapat pribadi agar dapat diberikan batasan antara audit kinerja/operasional dan audit pengelolaan BMN. Selain kedua kegiatan tersebut, masih ada beberapa jenis audit tematik lainnya dalam bagian audit kinerja yang bisa dilaksanakan agar tercapat tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Read More…

PENDAHULUAN

Seorang pejabat penilai maupun seorang pengelola aset harus mampu mengelola barang daerah secara baik. Dengan senantiasa memahami aturan pokok pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah dan memahami penyusunan nilai neraca aset akan ada nilai positifnya bagi Pemerintahan daerah. Inventarisasi dan pelaporan sangat diperlukan agar semua kekayaan daerah baik yang dibeli ataupun diperoleh atas beban APBD maupun perolehan lain yang sah, bergerak atau tidak bergerak dapat dinilai, dihitung, diukur dalam bentuk neraca keuangan, sehingga benar-benar terwujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Terakhir Sekda Kota Surakarta berpesan agar para peserta diklat sebagai pengelola aset agar bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik dan melaksanakan tugas sebagai pengelola aset daerah dengan penuh rasa tanggung jawab. Read More…

PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), bahwa setiap entitas pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna BMN/BMD wajib mengetahui hingga rinci setiap aspek pengelolaan, penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/BMD. Hanya saja sampai saat ini masih banyak pengelola barang yang menemui kesulitan dalam melakukan identifikasi dan pengelolaan barang milik negara/daerah, sehingga berdampak pada penyajian laporan keuangan yang tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Read More…