Category Archives: BIMTEK LINGKUNGAN HIDUP

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak tanggal 31 Desember 2015, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Produk hasil pertanian yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan akan mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan mutu di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan standardisasi melalui Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2000 tentang “Standardisasi Nasional” yang selanjutnya PP dimaksud dijabarkan di sektor pertanian melalui keputusan-keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian. Dalam keputusan ini juga memuat tentang kebijakan sistem jaminan mutu di sektor pertanian.

Penerapan jaminan mutu merupakan langkah penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuan formal terkait dengan jaminan mutu yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat tersebut merupakan alat bukti penerapan sistem manajemen mutu dan menjadi jaminan terhadap dapat diterimanya suatu produk pertanian baik dipasar domestik, regional maupun internasional. Read More…

Lokasi TPA merupakan tempat pembuangan akhir sampah yang akan menerima segala resiko akibat pola pembuangan sampah terutama yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pencemaram lindi (leachate) ke badan air maupun air tanah, pencemaran udara oleh gas dan efek rumah kaca serta berkembang biaknya vektor penyakit seperti lalat (Judith, 1996). potensi pencemaran leachate maupun gas dari suatu landfill ke lingkungan sekitarnya cukup besar mengingat proses pembentukan leachate dan gas dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama yaitu 20 – 30 tahun setelah TPA ditutup. Dengan demikian maka perlu ada suatu upaya yang harus dilakukan untuk pengamanan pencemaran lingkungan. Upaya pengamanan lingkungan TPA diperlukan dalam rangka mengurangi terjadinya dampak potensial yang mungkin terjadi selama kegiatan pembuangan akhir berlangsung Read More…

PENDAHULUAN

Suatu daerah layak dikatakan bersih apabila masyarakatnya mau dan mampu mereduksi sampah yang mereka hasilkan, sampah organik dikomposting (Bokasi), sedangkan sampah anorganik didaur ulang. Langkah pertama yang paling efektif untuk membangkitkan kepedulian masyarakat tentang kebersihan lingkungan adalah dengan kampanye peduli sampah. Di Kota metropolitan sudah peduli akan masalah sampah, tetapi dalam hal ini masyarakat harus terus diberi kesadaran bahwa problema sampah adalah sama dengan “Bom Waktu“.Pemerintah secara bertahap dan pasti harus mulai menanamkan dan menerapkan pentingnya Sistem dan Manajemen Pengelolaan Sampah yang ideal, hal ini didasarkan pada kenyataan ukuran volume sampah (organik maupun anorganik) yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), antara yang masuk dan diolah/dipilah-pilah sangat tidak seimbang sehingga terjadi penumpukan sampah sampai menggunung. Read More…

PENDAHULUAN

AMDAL merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang penting dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam fungsinya sebagai penyedia informasi bagi proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan suatu rencana kegiatan pembangunan, kajian AMDAL dan implementasinya ditujukan untuk memandu agar tujungan pembangunan dapat tercapai secara teknis, ekonomi, sosial, dan sekaligus menjamin tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarSalah satu langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar adalah ditetapkannya kewenangan pengelolaan lingkungan sebagai kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pendelegasian kewenangan pengelolaan lingkungan hidup ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup pada tingkat aplikasi, dimana setiap keputusan pembangunan yang dijalankan di daerah telah mempertimbangkan dan menjadikan aspek lingkungan hidup sebagai bagian integral dari setiap keputusan pembangunan. Read More…

PENDAHULUAN

Pengawasan lingkungan hidup adalah Kegiatan  yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).  Pengawasan lingkungan Hidup bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Perijinan yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga Kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam Izin Lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL). Read More…