Category Archives: BIMTEK PARIWISATA

PENDAHULUAN

Jenis Pajak Provinsi bersifat limitatif yang berarti Provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang sudah ditetapkan dan hanya dapat menambah retribusi lainya sesuai dengan kriteria yang ditetpakan UU. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh Provinsi terkait dengan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lntas daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan bidang pemerintah tertentu.
Namun demikian, dalam pelaksanaanya Provinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan jika dipandang hasilnya kurang memadai. Berkaitan dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk Pajak Provinsi yang ditetapkan secara seragam diseluruh Indonesia dan diatur dalam PP No.65 Tahun 2001. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengahsialn Bahan Galian Golongan dan Pajak Parkir. Jenis Pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuanganya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalm UU No.34 Tahun 2000.

Read More…

PENDAHULUAN

Secara umum Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Makna Pembangunan disini adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Peraturan pemerintah ini memuat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Read More…

PENDAHULUAN

Pemerintah sebenarnya sudah menyadari pentingnya pengembangan ekonomi kreatif. Hal itu tampak ketika pemerintah menetapkan Tahun 2009 lalu sebagai Tahun Ekonomi Kreatif dan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomer 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pengembangan ekonomi kreatif sebelum diubahnya Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada secara implisit di bawah Kementerian Perdagangan. Kementrian Perdagangan menindaklanjuti Inpres Nomer 6 Tahun 2009 tersebut dengan Rencana Pembangunan Ekonomi Kreatif Tahun 2009- 2025. Read More…