Category Archives: BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pelaksanaan monitoring pengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan amanat Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 yang mewajibkan Pimpinan K/L/D/I melaporkan secara berkala realisasi pengadaan barang/jasa kepada LKPP (Pasal 115). Selain itu, pada Pasal 116 Perpres 54 Tahun 2010 juga mewajibkan K/L/D/I melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

Hasil pelaksanaan monitoring ini nantinya akan digunakan sebagai bahan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa. Proses monitoring dan evaluasi merupakan rangkaian aktivitas yang menyatu dan tidak terpisahkan.

Panduan SISMON TEPRA Versi 1.2 – User Admin PA/KPA Berkaitan dengan hal-hal di atas, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang salah satu tugasnya melalui Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan adalah melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, pedoman, standar, manual dan rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perumusan
kebijakan. Read More…

PENDAHULUAN

Lelang atau tender proyek adalah proses pemilihan atau pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi. proses pemilihan ini dilakukan oleh tim Owner. Owner atau pemilik proyek bisa dari kalangan pemerintah dan swasta. Proyek-proyek pemerintah biasanya dari instansi-instansi pemerintahan atau kementrian antara lain Kementrian pekerjaan umum, kementrian perhubungan, dan sebagainya. Sedangkan proyek-proyek swasta biasanya berasal dari perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia dan luar negeri. Ada perbedaan terkait dengan dokumen lelang yang ada di proyek pemerintah dengan proyek swasta. Dokumen-dokumen lelang pada proyek ini akan dibahas apa saja dokumen yang harus disiapkan oleh Owner dan dokumen penawaran dari peserta lelang. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam proses lelang ini antara lain Owner, Wakil owner, Konsultan perencana, Manajemen konstruksi, dan peserta lelang. Read More…

PENDAHULUAN

Standar Prosedur Operasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan disusunnya Standar Prosedur Operasi (SOP) ini diharapkan pelaksanaan pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat berjalan dengan prinsip-prinsip pengadaan (efektif, efisien, transparan, terbuka,bersaing, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel). Tentunya penyusunan Standar Prosedur Operasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini tidak lepas dari kekurangan. Read More…

PENDAHULUAN

Telah ditetapkan  Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres No.4 Tahun 2015 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah,penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. tata kelola pemerintahan saat ini sudah bergerak menuju perkembangan ke arah yang lebih baik sesuai dengan reformasi birokrasi yang ada, khususnya kontrak yang merupakan salah satu bagian dokumen pengadaan dan Perubahan yang tertuang dalam Perpres No.4 Tahun 2015 ini bertujuan menghilangkan bottlenecking dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat dan memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan. Read More…

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistic, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang tersebut, Perpres 4 tahun 2015 sebagai perubahan ke empat tentang tatacara pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Perpres nomor 54 tahun 2010.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, terdapat juga beberapa istilah yang perlu diketahui oleh setiap ersonil yang terlibat didalamnya agar tidak menimbulkan ambiguitas dan misinterpretasi. Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa, panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu diketahui bahwa panitia pengadaan hanya dibentuk untuk menangani proyek yang bernilai lebih dari 100 juta. Namun jika nilainya kurang dari jumlah tersebut, proses pengadaan barang/jasa akan ditangani ole pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh instansi tersebut. Read More…

PENDAHULUAN

Harapan untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut diemban oleh 2 (dua) unit kerja yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). LPSE adalah unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Salah satu bentuk pengadaan secara elektronik adalah lelang secara elekronik (e-lelang), yang sejak diluncurkan pada tahun 2008 telah berkembang dengan pesat hingga pada bulan Juni 2014 tercatat sebanyak 311.500 paket lelang dengan nilai pagu melebihi Rp 609 triliun telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah (Smart Report LPSE-LKPP).

Namun di sisi lain, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa nampaknya masih merupakan kasus korupsi yang banyak ditangani aparat penegak hukum antara lain KPK. Hingga bulan Juli 2014, mayoritas jenis perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penyuapan (175 kasus) dan pengadaan barang/jasa (123) kasus. Statistik ini menunjukkan bahwa pemberlakuan e-lelang ternyata belum sepenuhnya mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Read More…

PENDAHULUAN

Keuangan proyek adalah pembiayaan untuk proyek tertentu, seperti tambang, jalan tol, kereta api, pipa, pembangkit listrik, kapal, rumah sakit atau penjara, yang dibayar dari arus kas-proyek itu. Proyek keuangan adalah berbeda dari bentuk-bentuk tradisional keuangan karena pemodal terutama terlihat aset dan pendapatan dari proyek dalam rangka untuk mengamankan dan layanan pinjaman. Berbeda dengan situasi pinjaman biasa, dalam pembiayaan dana proyek biasanya memiliki sedikit atau tidak ada jalan lain untuk aset non-proyek dari peminjam atau sponsor proyek. Dalam situasi ini, risiko kredit yang terkait dengan peminjam tidak sepenting seperti dalam transaksi pinjaman biasa, apa yang paling penting adalah identifikasi, analisis, alokasi dan manajemen dari setiap risiko yang terkait dengan proyek.

Minimalisasi risiko tersebut terletak di jantung keuangan proyek. Dalam pembiayaan jalan tidak ada cara atau batas resiko proyek untuk ahli keuangan yang besar. Karena pinjaman hanya dapat dikembalikan ketika proyek beroperasi, jika bagian utama dari proyek ini gagal, pemodal cenderung kehilangan sejumlah besar uang. Aset yang tetap biasanya sangat khusus dan mungkin di lokasi terpencil. Jika dijual, mereka mungkin memiliki nilai kecil di luar proyek. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pemodal, dan penasihat mereka, melakukan upaya besar untuk memastikan bahwa risiko yang terkait dengan proyek dikurangi atau sedapat mungkin dihilangkan. Hal ini juga tidak mengherankan bahwa karena risiko yang terlibat, biaya keuangan seperti umumnya lebih tinggi dan lebih memakan waktu keuangan tersebut akan diberikan. Read More…

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang/jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang/jasa dengan harga yang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut ada tiga macam bukti transaksi dalam pengadaan langsung yakni bukti/nota pembelian, kwitansi pembelian dan SPK. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 telah menetapkan beberapa persyaratan penyedia barang/jasa pemerintah. Namun dalam hal pengadaan barang dan jasa lainnya dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung Pejabat Pengadaan diperkenankan untuk membeli barang/jasa kepada penyedia yang tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa.

Read More…

PENDAHULUAN

Audit/Pemeriksaan operasional atas pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu jenis pelaksanaan audit operasional yang khusus memfokuskan pengujian dan evaluasinya terhadap proses dan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi untuk memungkinkan terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan serta potensi adanya penyelewengan atau kecurangan. Hampir sebagian besar kasus korupsi yang terjadi saat ini berada pada sektor pengadaan barang dan jasa. Hal itu bisa terjadi karena minimnya pengetahuan akan prosedur serta tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah serta perlunya meningkatkan kemampuan dan strategi dalam menghadapi audit/pemeriksaan pengadaan barang dan jasa (prosedur tender dan pelaporan pasca tender). Read More…

PENDAHULUAN

Para Pejabat Pengambil Keputusan, Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi, Direksi Perusahaan, General Manajer, Project Manajer/ General Superintendent, Investor, Jaksa, Pengacara, Penegak Hukum, dan Para Stake Holders yang terkait Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Non Konstruksi Instansi pemerintah. Timbulnya dikotomi antara ”upaya penanganan krisis keuangan global melalui percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur/mendorong percepatan penyerapan likuiditas keuangan di bidang pengadaan barang/jasa” dengan ”eforia perilaku penegak hukum yang sering kebablasan dalam menangani kasus-kasus pengadaan”, menyebabkan banyak yang tidak mau lagi menjadi Pemimpin Proyek (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Panitia Pengadaan, akibatnya dana yang sudah disediakan menjadi tidak terserap. Sebagai payung hukum di bidang pengadaan pemerintah pun telah menetapkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PemerintahBerkaitan dengan hal-hal tersebut serta untuk memberikan pemahaman yang mendalam atas perpres baru ini. Read More…