Category Archives: BIMTEK PENGAWASAN KEUANGAN DAN APARATUR

PENDAHULUAN

Fraud auditing atau audit kecurangan adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatihdan kriminal investigator. Kecurangan (Fraud) perlu dibedakan dengan kesalahan (Errors). Kesalahan dapat dideskripsikan sebagai “Unintentional Mistakes” (kesalahan yang tidak di sengaja). Kesalahan dapat terjadi pada setiap tahapan dalam pengelolaan transaksi terjadinya transaksi, dokumentasi, pencatatan dari ayat-ayat jurnal, pencatatan debit kredit, pengikhtisaran proses dan hasil laporan keuangan. Kesalahan dapat dalam banyak bentuk matematis. Kritikal, atau dalam aplikasi prinsip-prinsip akuntansi.

Terdapat kesalahan jabatan atau kesalahan karena penghilangan / kelalaian, atau kesalahan dalam interprestasi fakta. “ Commission ” merupakan kesalahan prinsip (error of principle), seperti perlakuan pengeluaran pendapatan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan “ Omission ” berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar. Read More…

PENDAHULUAN

Audit berbasis resiko lebih berupa perubahan pola pandang dari pada sebuah teknik. Memakai kacamata audit berbasis resiko auditor harus menilai kemampuan manajemen dalam mengukur resiko, merespon resiko dan melaporkan resiko. Apabila manajemen memiliki kemampuan yang cukup dalam mengukur, merespon dan melaporkan resiko dalam suatu area atau proses, maka resiko bawaan bisa diturunkan. Artinya auditor tidak harus meningkatkan tingkat ketelitian, menambah prosedur atau menambahkan waktu analisa. Sebaliknya kalau manajemen resiko klien buruk, maka auditor harus meningkatkan keteliatian, menambah prosedur dan menambahkan waktu analisa. Sehingga bobot atau score resiko di masing-masing area atau proses tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penentuan prioritas audit oleh auditor. Read More…

PENDAHULUAN

Sesuai Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), salah satu tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP adalah menyusun Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKP telah menerbitkan pedoman, yang dituangkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pedoman ini terdiri dari 25 buah Pedoman Teknis Penyelenggaraan sesuai dengan jumlah sub unsur yang ada dalam SPIP. Selain Pedoman Teknis penyelenggaraan SPIP, BPKP juga mengembangkan Pedoman Pelaksanaan SPIP dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor: per-690/k/d4/2012 Tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai upaya pengembangan unsur-unsur SPIP terintegrasi. Pedoman Pelaksanaan ini berisi atau mengatur langkah-langkah konkret pengembangan masing-masing sub unsur namun terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan SPIP.

Read More…

PENDAHULUAN

Implementasi dari waskat atau sistem pengawasan intern tidak semudah membalikkan telapak tangan Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi dengan melibatkan pejabat dan/atau pegawai pada instansi pemerintah, menunjukkan bahwa memang masih dibutuhkan kerja keras untuk dapat mencegah terjadinya korupsi. SPI dalam hal ini APIP telah disusun pada setiap satuan kerja atau instansi dimana APIP bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan instansi. Auditor intern yang merupakan bagian dari APIP memiliki peran dalam assurance dan consulting dalam pencapaian tujuan organisasi. Salah satu penilaian dari hasil kapabilitas APIP dari suatu organisasi diwujudkan dalam suatu model penilaian kapabilitas pengawasan intern atau IA-CM. Read More…

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu unit kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, melaporkan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai, dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI), yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi unit kerja. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 serta mengacu kepada Pedoman 5 Teknis Umum bersama-sama dengan Pedoman Teknis Subunsur SPIP, Pedoman Pemetaan, dan Pedoman Penilaian Sendiri yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi pembina penyelenggaraan SPIP. Read More…

PENDAHULUAN
Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksannya. Seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, dan kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah menuntut BPK menyempurnakan standar audit pemerintahan (SAP) 1995. SAP 1995 dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini. Terlebih lagi sejak adanya reformasi konstitusi di bidang pemeriksaan maka untuk memenuhi amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK harus menyusun Standar Pemeriksaan yang dapat menampung hal tersebut. Read More…