Lek2pn diklat baru – baru ini menyelenggarakan bimtek antisipasi dan pengelolaan konflik sosial bagi aparatur pemerintah yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 29 Desember 2016 bertempat di hotel amaris mangga besar jakarta yang di sampaikan oleh narasumber dari kementrian dalam negri republik indonesia.

Konflik yang mengemuka di berbagai daerah ditengarai masih terkait dengan masalah beragamnya kepentingan, latar belakang, identitas dan simbol-simbol demografis lain yang masih sering disalahgunakan untuk menciptakan situasi yang disintegratif atau sebagai media pemecah kesolidan masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang kebhinekaan dalam kesatuan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia ternyata juga masih perlu terus dibina dan diperkuat. Dalam konteks birokrasi pemerintah daerah, salah satu fungsi pemerintahan yang paling pokok adalah bagaimana secara efektif mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat dan publik yang berbeda menjadi terkelola dan sinergis, yang sangat berguna dalam proses penciptaan stabilitas poleksosbudhankam yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat, daerah dan kamtibmas pada khususnya.

Namun demikian, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya kebutuhan untuk membekali aparatur pemerintah daerah, khususnya dari aparat Dinas Sosial, Kesbanglinmas, Bagian Humas dan Satpol PP serta pihak  perusahaan swasta, khususnya bagian Humas dan Community/External Relations berkaitan dengan konsep dan aplikasi antisipasi dan pengelolaan masalah konflik sosial dan publik secara komprehensif dan lintas perspektif. Konflik semestinya dipahami sebagai outcome dari berbagai faktor yang saling mengkait; legal, ideologi, pendidikan, geografi, kemiskinan, pranata sosial dan berbagai faktor terkait lainnya.