Tag Archives: Jadwal bimtek tata ruang kota 2017

PENDAHULUAN

Penerapan teknologi informasi dalam pengolahan data saat ini mutlak diupayakan semenjak keterdesakan akan kebutuhan informasi yang aktual serta akurat dalam pengambilan keputusan. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan sebuah perangkat lunak yang akan membantu dalam mengorganisir data dalam proses akuisisi, eksekusi hingga retrivasi data yang akan memudahkan dalam penyebaran, integrasi hingga analisis bagi pengambilan keputusan bidang sumber daya manusia pada suatu instansi.

Secara spesifik tujuan dari pengembangan SIMPEG / Sistem Informasi Kepegawaian adalah untuk mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Read More…

PENDAHULUAN

Berdasarkan PP 70 tahun 2015 bahwa setiap PNS ASN wajib diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai ASN, selain itu dijelaskan dalam PP 30 tahun 2015 tentang sisitem penggajian ASN. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Diklat/Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif. Read More…

PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahunnya akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah. Terdapat  tiga macam kriteria dalam sistem tersebut yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Apabila pemerintah daerah melaksanakan ketiga kriteria tersebut dengan baik maka akan memperoleh insentif tambahan. Namun apabila pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kriteria-kriteria ini dengan baik akan berujung pada pemberian sanksi dari Kementerian Keuangan, terutama sanksi yang bersifat keuangan.

Untuk itu sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam sistem reward and punishment yang diterapkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah. Kesimpulannya, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya. Read More…

PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara dari RPJMD dijabarkan menjadi rencana pembangunan strategis (Renstra) di tingkat SKPD yang merupakan dokumen perencanaan bersifat taktis dan strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.sedangan Renstra dijabarkan kembali dalam renja yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat operasional.

Sementara yang dimaksud dengan pembangunan daerah itu sendiri merupakan suatu upaya dari seluruh unsur yang ada di daerah, yakni pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu tatanan kehidupan sosial yang lebih baik dan bernilai tinggi. Di samping itu agar pembangunan di daerah dapat berjalan efektif, efisien dan membawa manfaat sesuai yang diharapkan. Read More…

PENDAHULUAN

Dana Alokasi umum Provinsi/Kabupaten dan Kota merupakan pengalokasian pendanaan dengan proporsi yang telah disesuaikan berdasarkan formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar. Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2013 merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013.

  1. PERPRES No. 10 Tahun 2013 Tentang : Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA. 2013
  2. PMK No. 202 Tahun 2012 Tentang : Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah TA. 2013
  3. PMK No. 165 Tahun 2012 Tentang : Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  4. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2013.

Read More…

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan mentri dalam negeri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016, dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2016. dijelaskan bahwa RKP tahun anggaran 2016 merupakan penjabaran tahun ke 2 dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dan juga merupakan keseimbangan upaya pembangunan yang terintegritas dan sistematis penyusunan APBD tahun 2016 di daerah harus di sinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini pemerintah membuat rencana kerja pemerintah RKP tahun anggaran 2016 yang meliputi tema mempercepat pembangunan infrastruktur untuk membuat pondasi yang lebih berkualitas.   Read More…

PENDAHULUAN

Jenis Pajak Provinsi bersifat limitatif yang berarti Provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang sudah ditetapkan dan hanya dapat menambah retribusi lainya sesuai dengan kriteria yang ditetpakan UU. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh Provinsi terkait dengan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lntas daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan bidang pemerintah tertentu.
Namun demikian, dalam pelaksanaanya Provinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan jika dipandang hasilnya kurang memadai. Berkaitan dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk Pajak Provinsi yang ditetapkan secara seragam diseluruh Indonesia dan diatur dalam PP No.65 Tahun 2001. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengahsialn Bahan Galian Golongan dan Pajak Parkir. Jenis Pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuanganya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalm UU No.34 Tahun 2000.

Read More…

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orng termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirksn tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakanya. Read More…

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan bangsa adalah semakin menguatnya pemikiran sektoral, pemikiran yang terkotak-kotak sehingga cenderung mengabaikan kepentingan nasional. Selain itu gerakan radikalisme dalam wilayah Indonesia berpotensi mengancam keamanan, ketertiban serta keutuhan NKRI. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kewaspadaan dini aparatur emerintahan dan masyarakat yang mampu mendeteksi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan pada seluruh bidang kehidupan, sehingga berbagai dimensi permasalahan berkembang dapat diantisipasi sedini mungkin dalam rangka menciptakan kondisi yang mantap  demi kelancaran pembangunan nasional. Read More…

PENDAHULUAN 

Peningkatan KESADARAN BELA NEGARA harus menjadi perhatian utama bagi generasi muda. Sejak memasuki era Reformasi, dirasakan semakin memudarnya Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda, sehingga kurangnya kepedulian terhadap Bela Negara. Kita pahami bersama bahwa Bela Negara merupakan sebuah keniscayaan bagi semua komponen bangsa Indonesia, sesuai Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, serta Pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Definisi Bela Negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Oleh karena itu, pendidikan Kesadaran Bela Negara harus ditanamkan kembali secara terencana, berkelanjutan, sistematis, dan komprehensif kepada semua orang tanpa terkecuali, khususnya generasi muda dan menyadarkan akan pentingnya Bela Negara dan Bangsa, diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan agar nilai-nilai Persatuan, Kesatuan, Cinta Tanah Air, dan Wawasan Kebangsaan dapat terus terjaga dan kokoh kembali. Read More…