Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan OPD Serta Penyusunan RPJMD, RPJPD, Renstra OPD

Dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD agar tercapai tata kepemerintahan yang baik, pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi tiga pilar utama good governace yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Berbagai peraturan perundangan telah dikeluarkan pemerintah mulai dari Undang-undang, Peraturan pemerintah, sampai kepada peraturan yang lebih teknis operasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah serta Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.