BIMTEK PERENCANAAN PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaannya kepala daerah melimpahkan sebagian wewenang kepada sekretaris daerah untuk bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapakan pedoman pelaksanaan APBD, dan pemberian persetujuan pengesahan DPA-SKPD

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan mengutarakan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 bulan berikutnya.

BIMTEK PERENCANAAN PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

Jelas saja tugas bendahara daerah memiliki peran yang penting, karena harus memiliki strategi yang matang dalam pengelolaan dan pedoman yang sesuai atau diatas pada Permendagri, sehingga pedoman tersbebut membawakan tindakan yang lebih komprehensif bagi Bendaharawan daerah dan tercapainya tujuan dalam mengatur keuangan yang sesuai. APBD melakukan perencanaan dan pengelolaan bagi daerah yang belum memiliki DPRD, penetapan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan BLUD, pelaksanaan APBD.

Dalam rangka pemantapan dan pemahaman kepada aparatur maka diperlukan Bimtek Perencanaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah, Lembaga edukasi dan konsultasi kebijakan pembangunan nasional akan melaksanakan Pelatihan / Diklat / Bimtek dengan tema : “Bimtek Perencanaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah”

Kegiatan akan dibimbing langsung oleh pakar dan narasumber ahli di bidangnya dari praktisi, akademisi dan narasumber dari Kementrian terkait. Kami juga siap memfasilitasi penyelenggaraan (in house training) dengan minimal kuota 10 orang peserta untuk running kegiatan tersebut di instansi bapak/ibu di seluruh daerah di indonesia.

Adapun kegiatan reguler Bimtek Perencanaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia pada tanggal :

JAKARTA :BANDUNG :BOGOR :MAKASSAR :YOGYAKARTA :SURABAYA :MALANG :BALI :LOMBOK :BATAM :MEDAN :

Jadwal Semester I Ta 2020 :

Rabu – Kamis : 22 – 23 Januari 2020
Rabu – Kamis : 5 – 6 Februari 2020
Rabu – Kamis : 19 – 20 Februari 2020
Rabu – Kamis : 4 – 5 Maret 2020
Rabu – Kamis : 18 – 19 Meret 2020
Rabu – Kamis : 8 – 9 April 2020
Rabu – Kamis : 22 – 23 April 2020
Rabu – Kamis : 6 – 7 Mei 2020
Rabu – Kamis : 3 – 4 Juni 2020
Rabu – Kamis : 17 – 18 Juni 2020