Bimtek Implementasi Kepmendagri No. 900.1.115-3405 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Bimtek Implementasi Kepmendagri No. 900.1.115-3405 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah – Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna
mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.
Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah stakeholders dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Materi Bimtek Implementasi Kepmendagri No. 900.1.115-3405 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Bimtek ini akan dilaksanakan selama 2 hari tatap muka dan akan membahas topik penting yaitu

Dasar Hukum dan Latar Belakang
Pengertian dan Tujuan dan Manfaat
Penyusunan dan Pemutahiran Klasifikasi,
Penyusunan dan Pemutahiran Kodefikasi
Penyusunan dan Pemutahiran Nomenklatur
Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur menurut Fungi
Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur menurut Organisasi
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah
Unsur Pendukung Pengawasan dan Unsur Pendukung Kewilayahan

Bimtek ini menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, dengan kombinasi antara teori, praktik, diskusi, simulasi, dan studi kasus. Pelatihan ini juga akan didukung oleh fasilitator yang berpengalaman dan kompeten.

Tujuan Bimtek Implementasi Kepmendagri No. 900.1.115-3405 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah :

Memahami substansi dan ruang lingkup Kepmendagri No. 900.1.115-3405 Tahun 2024.
Menguasai teknik dan proses pemutakhiran KKN dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
Melakukan validasi dan verifikasi nomenklatur sesuai database nasional.
Menyesuaikan dokumen RKPD, Renja OPD, KUA-PPAS, hingga APBD dengan KKN terbaru.
Meningkatkan kualitas input dan pengolahan data dalam SIPD.
Membantu kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
Mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Tata cara Pendaftaran Peserta :

Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke admin kami.
Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
Bagi Peserta minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai permintaan peserta.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan