Bimtek Integrasi Kebijakan Perubahan Iklim dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana

Bimtek Integrasi Kebijakan Perubahan Iklim dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana – Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, naiknya permukaan laut, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem, telah memperbesar risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, dan gelombang panas. Kondisi ini mengancam ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan di berbagai wilayah, khususnya di tingkat daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam upaya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan perubahan iklim dengan perencanaan kebencanaan di daerah, guna meningkatkan efektivitas dan ketangguhan dalam menghadapi risiko-risiko tersebut.

Salah satu dokumen penting yang menjadi instrumen perencanaan adalah Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB), yang seharusnya tidak hanya responsif terhadap risiko bencana saat ini, tetapi juga proaktif terhadap potensi risiko akibat perubahan iklim di masa depan.

Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih terbatasnya pemahaman dan kapasitas teknis pemerintah daerah dalam mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam dokumen RAD PB. Banyak rencana penanggulangan bencana yang belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor-faktor risiko iklim, analisis kerentanan, maupun aksi adaptif jangka panjang yang berbasis bukti.

Oleh karena itu, penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Integrasi Kebijakan Perubahan Iklim dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana menjadi sangat penting. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga pemerintah daerah dalam menyusun, mengimplementasikan, dan memantau dokumen RAD PB yang responsif terhadap perubahan iklim. Bimtek ini juga merupakan bagian dari komitmen nasional untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), serta implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dan Paris Agreement di tingkat daerah.

Materi Bimtek Integrasi Kebijakan Perubahan Iklim dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana

Bimtek ini akan dilaksanakan selama 2 hari tatap muka dan akan membahas topik penting yaitu :

Kebijakan dan regulasi perubahan iklim dan kebencanaan.
UU No. 32 Tahun 2009 (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
UU No. 24 Tahun 2007 (Penanggulangan Bencana).
RAN API & RAD API.
SDGs dan Paris Agreement.
Kerentanan dan Risiko Iklim.
Analisis risiko iklim berbasis data.
Tools penilaian risiko dan kerentanan (CRVA, VRA).
Integrasi dalam Dokumen RAD PB.
Identifikasi titik-titik integrasi.
Perencanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi di Level Daerah.
Teknik penyusunan aksi adaptif.
Pemilihan indikator keberhasilan.
Monitoring, Evaluasi, dan Pembiayaan.
Skema pendanaan (APBD, dana desa, CSR, GCF).
Sistem pelaporan terintegrasi.

Bimtek ini akan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, dengan kombinasi antara teori, praktik, diskusi, simulasi, dan studi kasus. Pelatihan ini juga akan didukung oleh fasilitator yang berpengalaman dan kompeten.

Manfaat mengikuti Bimtek Integrasi Kebijakan Perubahan Iklim dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana :

Meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara perubahan iklim dan risiko bencana.
Mengembangkan kapasitas teknis dalam menyusun dokumen RAD PB yang terintegrasi dengan kebijakan perubahan iklim nasional dan internasional.
Menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional seperti RAN API (Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim) dan RPJMN.
Mendorong kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi penanggulangan bencana berbasis risiko iklim.

Tata cara Pendaftaran Peserta :

Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke admin kami.
Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
Bagi Peserta minimal 10 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai keinganan peserta.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan