BIMTEK PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DILENGKAPI TATA CARA EVALUASI RAPERDA TENTANG RPJP DAERAH DAN RPJM DAERAH SERTA PERUBAHAN RPJP DAERAH, RPJM DAERAH DAN RKP DAERAH

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK OPD, PPTK dan Bendahara Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK OPD, PPTK dan Bendahara Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 – Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang sangat krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi prinsip utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Dalam hal ini, peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara sangat vital sebagai ujung tombak pelaksanaan anggaran.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat sejumlah perubahan dan penyesuaian penting yang harus dipahami secara utuh oleh seluruh perangkat daerah. Permendagri ini menggantikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan menyelaraskan pengelolaan keuangan daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta penguatan peran masing-masing pejabat pengelola keuangan.

Namun, dalam praktik di lapangan, masih banyak kendala teknis yang dihadapi OPD, antara lain: kurangnya pemahaman terhadap perubahan regulasi, ketidaktepatan pelaksanaan peran dan fungsi keuangan, serta belum optimalnya pemanfaatan SIPD Keuangan. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, temuan audit, bahkan pelanggaran hukum.

Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah bagi PA, KPA, PPK, PPTK, dan Bendahara. Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, mekanisme penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta mampu meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan hukum dalam pelaksanaan APBD.

Materi Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK OPD, PPTK dan Bendahara Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Bimtek ini akan dilaksanakan selama 2 hari tatap muka dan akan membahas topik penting yaitu :

Pendahuluan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri 77/2020.
Peran dan Tanggung Jawab PA, KPA, PPK, PPTK, dan Bendahara.
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah:
Perencanaan dan penganggaran
Pelaksanaan dan penatausahaan
Pelaporan dan pertanggungjawaban
Teknis Penyusunan dan Revisi DPA, DPPA, dan DPAL.
Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak serta SPJ Kegiatan.
Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa sesuai regulasi terbaru.
Studi Kasus dan Simulasi Praktik.

Bimtek ini akan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, dengan kombinasi antara teori, praktik, diskusi, simulasi, dan studi kasus. Pelatihan ini juga akan didukung oleh fasilitator yang berpengalaman dan kompeten.

Manfaat Mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK OPD, PPTK dan Bendahara Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 :

Meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah.
Menjabarkan kewenangan dan tanggung jawab PA, KPA, PPK, PPTK, dan Bendahara sesuai peran masing-masing.
Menguraikan implementasi Permendagri 77/2020 secara praktis dan aplikatif.
Menyusun dokumen keuangan sesuai kaidah dan standar pengelolaan yang baik (good governance).

Tata cara Pendaftaran Peserta :

Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke admin kami.
Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
Bagi Peserta minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai keinganan peserta.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan