Bimtek Perpajakan Sektor Usaha Pelayaran Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan Korelasi UU Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2020 Serta Tax Amnesty Jilid 2

Pemerintah berupaya untuk menekan disrupsi terhadap proses produksi, distribusi, dan rantai pasok pada sektor industri manufaktur di dalam negeri akibat dampak virus korona (Covid-19). Langkah strategis yang dijalankan, antara lain yakni menjaga ketersediaan bahan baku agar industri manufaktur dapat terus beroperasi secara berkelanjutan. 

Dalam rangka menjaga proses distribusi barang dan jasa, sektor usaha transportasi tak luput terkena dampaknya juga. Sejumlah kebijakan fiskal dalam rangka menstabilkan kondisi ekonomi telah diluncurkan oleh pemerintah. Mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, UU CIpta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta peraturan laiinya terkait insentif Pajak terkait Covid yang terbit di tahun 2021 silam.