BIMTEK PERPAJAKAN SEKTOR USAHA PELAYARAN SESUAI UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN ( HPP ) No.7 TAHUN 2021 DAN KORELASI UU CIPTA KERJA No. 2 TAHUN 2020 SERTA TAX AMNESTY JILID II ( PPS )

Bimtek Perpajakan Sektor Usaha Pelayaran Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan Korelasi UU Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2020 Serta Tax Amnesty Jilid 2

Bimtek Perpajakan Sektor Usaha Pelayaran Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan Korelasi UU Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2020 Serta Tax Amnesty Jilid 2 – Sektor pelayaran merupakan bagian strategis dari perekonomian nasional, terutama dalam mendukung kegiatan logistik, perdagangan, dan distribusi barang di wilayah kepulauan Indonesia. Namun, karakteristik usaha pelayaran yang kompleks dan bersifat lintas wilayah menyebabkan pengelolaan perpajakan di sektor ini memiliki tantangan tersendiri, mulai dari penentuan objek PPh dan PPN, penggunaan kapal asing, transaksi internasional, hingga insentif pajak sektor transportasi.

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021, pemerintah telah menyempurnakan berbagai ketentuan PPh, PPN, serta pengenalan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid 2. Di sisi lain, UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 memberikan berbagai kemudahan bagi sektor pelayaran, termasuk penyederhanaan perizinan dan insentif fiskal.

Melalui Bimtek ini, pelaku usaha, bendahara, dan konsultan pajak yang menangani sektor pelayaran akan diberikan pemahaman yang mendalam dan teknis mengenai regulasi terkini perpajakan, penghitungan kewajiban PPh/PPN secara tepat, serta optimalisasi fasilitas dan program relaksasi perpajakan yang berlaku.

Materi Bimtek Perpajakan Sektor Usaha Pelayaran Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan Korelasi UU Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2020 Serta Tax Amnesty Jilid 2 :

Bimtek ini akan dilaksanakan selama 2 hari tatap muka dan akan membahas topik penting yaitu :

Ketentuan Umum PPh dan PPN pada Usaha Pelayaran Domestik dan Internasional
Pemotongan dan Pemungutan PPh atas Sewa Kapal, Agen Kapal, dan Subkontrak Jasa Laut
Perubahan UU HPP No. 7 Tahun 2021: Tarif, Sanksi, dan Pengkreditan PPN
Korelasi UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 terhadap Kemudahan Usaha Transportasi Laut
Perhitungan dan Pelaporan PPh Final untuk Pelayaran Nasional
Perlakuan Pajak Masukan dan Keluaran untuk Kegiatan Ekspor-Import Laut
Tax Amnesty Jilid 2 (PPS): Ketentuan, Tata Cara, dan Simulasi Pelaporan untuk Sektor Laut
Studi Kasus: Koreksi Pajak DJP terhadap Perusahaan Pelayaran dan Cara Penyelesaiannya

Bimtek ini akan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, dengan kombinasi antara teori, praktik, diskusi, simulasi, dan studi kasus. Pelatihan ini juga akan didukung oleh fasilitator yang berpengalaman dan kompeten.

Manfaat mengikuti Bimtek Perpajakan Sektor Usaha Pelayaran Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan Korelasi UU Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2020 Serta Tax Amnesty Jilid 2 :

Memberikan pemahaman menyeluruh tentang kewajiban dan hak perpajakan pelaku usaha pelayaran.
Menjelaskan perubahan-perubahan penting dalam UU HPP yang berdampak pada sektor pelayaran.
Mengupas insentif fiskal dan kemudahan usaha dari UU Cipta Kerja.
Membekali peserta dengan kemampuan teknis penghitungan dan pelaporan pajak yang relevan.
Menginformasikan tata cara dan manfaat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bagi wajib pajak sektor pelayaran.

Tata cara Pendaftaran Peserta :

Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke admin kami.
Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
Bagi Peserta minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai permintaan peserta.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan