Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1

Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1

A. Latar Belakang :

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) memegang peranan krusial dalam memastikan layanan publik berkualitas tinggi dan pemerataan pembangunan, yang turut berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Untuk merealisasikan layanan publik yang unggul, maka Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah (K/L/PD) memerlukan pengadaan barang/jasa yang efisien dan efektif, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJ) yang kompeten.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur SDM PBJ harus mempunyai kompetensi teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, Untuk merealisasikan layanan publik yang unggul, maka Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah (K/L/PD) memerlukan pengadaan barang/jasa yang efisien dan efektif.

Pengadaan barang/jasa yang berkualitas tidak hanya esensial untuk suksesnya pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi regional melalui penggunaan anggaran belanja negara. Oleh karena itu, proses pengadaan ini harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang PBJP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas dalam pengadaan barang/jasa harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap (attitude) sesuai Standar Kompetensi ASN.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Pegawai Negeri Sipil yang terlibat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, atauPokja Pemilihan harus memiliki sertifikat kompetensi. Untuk mendukung pengembangan kompetensi ini, diperlukan program pelatihan yang sesuai dengan Standar Kompetensi PBJP Level-1. Ini menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang pada akhirnya mendukung peningkatan layanan publik dan pembangunan ekonomi yang merata.

B. Landasan Hukum :

• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
  16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017,
  tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
  Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
• Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022
  tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  

C. Materi Pelatihan :

Untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, struktur kurikulum terdiri dari 6 kompetensi sebagai berikut:
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

1. Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
3. Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola.
5. Pengantar Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management).

D. Durasi Pelatihan :

Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 dilaksanakan dengan jumlah JP sebanyak 48 (empat puluh delapan) JP atau setara dengan 12 (dua belas) hari dengan rincian sebagai berikut:

• Pelatihan Secara Mandiri selama 30 (tiga puluh) JP yang dapat dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari dan dilakukan secara daring melalui Learning Management System Pusdiklat PBJ; dan
• Pelatihan Tatap Muka selama 18 (delapan belas) JP yang dapat dilaksanakan selama minimal 2 (dua) hari. Tahapan ini dapat dilaksanakan secara daring atau melalui tatap muka klasikal.

E. Metode Pembelajaran :

• Kelas TatapMuka selama 2 hari.
• Uji Kompetensiselama 1 hari.

F. Persyaratan Peserta :

a. Persyaratan Administratif

• ASN/Anggota TNI/Anggota Polri/BUMN/Perusahaan/Institusilainnya dengan pendidikan minimal
  SMA/Sederajat.
• Belum memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level 1; dan
• Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian/pengembangan SDM atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

b. Persyaratan Dokumen

• Dalam hal calon Peserta dari ASN/Anggota TNI/Anggota Polri/BUMN/Perusahaan/Institusi lainnya maka calon Peserta menyampaikan surat tugas dari pimpinan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian/pengembangan SDM/Kepala UKPBJ/pejabat berwenang lainnya di setiap instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi asal calon Peserta;
• Dalam hal calon Peserta berasal dari individu maka tidak diperlukan surat usulan dan surat tugas cukup dengan surat pernyataan kesediaan sebagaimana huruf dan
• Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi PBJPLevel-1. Pernyataan ini dituangkan dalam bentuk Surat Komitmen dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam portal pendaftaran pelatihan.

c. Persyaratan Teknis

• Calon Peserta telah memiliki akun pada laman https://ppsdm.lkpp.go.id.
• Dalam hal calon Peserta belum memiliki akun pada laman sebagaimana dimaksud huruf a), maka calon Peserta harus membuat akun terlebih dahulu;.
• Pembuatan akun sebagaimana dimaksud huruf b) paling lama H-3 sebelum pelaksanaan pelatihan dalam Learning Management System.
• Pembuatan akun secara mandiri di Portal PPSDM https://ppsdm.lkpp.go.id ; tata caranya dapat dilihat pada tautan berikut: https://tu-pusdiklatpbj.gitbook.io/doc-portalppsdm/peserta/membuat-akun-peserta-pelatihan-sertifikasi.
• Memastikan akun sudah teraktivasi.
• Apabila terdapat kendala pada akun, klik bantuan pada halaman log in Portal PPSDM.