Bimtek Pemerintahan Tahun 2026

Bimtek Pemerintahan – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berkompeten. Seiring dengan perkembangan regulasi, dinamika kebijakan nasional, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, aparatur pemerintahan dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja mereka.

Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan salah satu metode strategis yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui Bimtek, para peserta diberikan pemahaman mendalam terkait kebijakan, prosedur operasional, serta best practices di bidang tertentu, seperti pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, pengadaan barang/jasa, dan lain-lain.

Kegiatan Bimtek ini menjadi penting untuk menjawab kebutuhan akan peningkatan kapasitas kelembagaan dan individu, sekaligus sebagai upaya pembinaan, pendampingan, dan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan terbaru pemerintah. Dengan demikian, diharapkan aparatur pemerintah mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tujuan Bimtek Pemerintahan :

Meningkatkan pemahaman peserta terhadap tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam struktur pemerintahan pusat maupun daerah.
Membekali aparatur dengan pengetahuan dan keterampilan teknis terkait administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik.
Menyesuaikan kompetensi SDM dengan perubahan regulasi, kebijakan nasional, dan sistem pemerintahan berbasis digital.
Mendorong integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
Menumbuhkan komitmen terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi terkait.

Untuk itu kami Lembaga Edukasi & Konsultasi Kebijakan Pembangunan Nasional (LEK2PN) Bermaksud menyelenggarakan Bimtek Pemerintahan yang di fokuskan kepada aparatur Pemerintahan Daerah. Kegiatan diselenggarakan di kota – kota besar di indonesia. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Hp/Wa : 0812.9840.1480 (Sdr. Yasher)

Tema Bimtek Pemerintahan

Klik Tema Bimtek dibawah ini, Untuk Informasi Lebih Lengkap

"Bimtek Manajemen Pelayanan Publik Peningkatan Standar dan Kinerja"

Bimtek Manajemen Pelayanan Publik Peningkatan Standar dan Kinerja – Kinerja pemerintah daerah di Indonesia diukur terutama melalui pemberian pelayanan publik dasar layaknya negara maju ataupun berkembang lainnya di seluruh dunia. Bidang-bidang yang termasuk pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, manajemen limbah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. (Selengkapnya)

"Bimtek Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah"

Bimtek Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah – Permendagri nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah pada dasarnya bertujuan memberikan pedoman kepada daerah dalam dan penataan kelembagaan. Permendagri nomor 99 tahun 2018 untuk mewujudkan profil kelembagaan yang profesional, efektif, tepat ukuran dan tepat fungsi, berdasarkan prinsip-prinsip organisasi. (Selengkapnya)

"Bimtek Penyusunan LPPD dan LKPJ"

Bimtek Penyusunan LPPD dan LKPJ – UU Pemda yang mengamanatkan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaporkan kepala daerah. Dalam PP tersebut ada sejumlah laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemda yang harus disampaikan setiap tahunnya. (Selengkapnya)

BIMTEK SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PERMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2019

"Bimtek SIPD Sistem Informasi Pemerintah Daerah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019"

Bimtek SIPD Sistem Informasi Pemerintah Daerah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 – SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Dalam upaya mengintegrasikan upaya SIPD tersebut telah disusun dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, yaitu sebagai pengganti Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. (Selengkapnya)

BIMTEK PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

"Bimtek Perencanaan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas"

Bimtek Perencanaan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas – Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.. (Selengkapnya)

"Bimtek Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Permendagri Nomor 23 Tahun 2020"

Bimtek Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 – Pada tanggal 6 April 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, yang diundangkan pada tanggal 20 April 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan amanat Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. (Selengkapnya)

"Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal"

Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini dilucurkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Selengkapnya)

"Bimtek Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020"

Bimtek Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 – Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD, LKPJ, dan RLPPD. Pemerintah telah Menetapkan PP No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.. (Selengkapnya)

BIMTEK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN LEGAL DRAFTING

"Bimtek Legal Drafting Penyusunan Peraturan Perundang - undangan"

Bimtek Legal Drafting Penyusunan Peraturan Perundang – undangan | Perancangan peraturan perundang-undangan yaitu proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yg dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahaan, pengundangan lalu penyebarluasan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis yang sekaligus membentuk hirarki peraturan perundang-undangan. (Selengkapnya)

"Bimtek PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah"

Bimtek PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah – Kerja Sama Daerah PP No. 28 Tahun 2018 adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. (Selengkapnya)

"Bimtek Penyusunan Program Kegiatan SKPD"

Bimtek Penyusunan Program Kegiatan SKPD – Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SKPD/OPD perlu membuat suatu acuan dan perencanaan sebagai dasar kegiatan dan untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi. Dalam penyusunan program dan kegiatan SKPD/OPD, tiap daerah harus mengacu pada RPJMD yang telah disahkan oleh DPRD sehingga setiap kegiatan memiliki arah dan target pencapaian yang jelas.. (Selengkapnya)

"Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah"

Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah – Secara umum Produk hukum daerah adalah produk-produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Ditinjau dari sifatnya, produk hukum daerah dapat dibagi menjadi dua. Pertama, produk hukum daerah yang bersifat pengaturan. Kedua, produk hukum daerah yang bersifat penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan ada tiga macam: peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan bersama kepala daerah.. (Selengkapnya)

BIMTEK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PP NOMOR 13 TAHUN 2019

"Bimtek Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PP Nomor 13 Tahun 2019"

Bimtek Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 ( tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam PP tersebut ada sejumlah laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemda yang harus disampaikan setiap tahunnya. Baik kepada pemerintah pusat, DPRD, maupun masyarakat. Yakni laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh Pemda kepada Pemerintah Pusat, dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan Pemda kepada DPRD. (Selengkapnya)

"Bimtek Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 Sebagai Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber dari APBD"

Bimtek Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 Sebagai Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber dari APBD
Dalam rangka menindak lanjuti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur,Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). (Selengkapnya)

"Bimtek Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permenpan Rb Nomor 36 Tahun 2020"

Bimtek Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permenpan Rb Nomor 36 Tahun 2020 – Berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Pemda), yang dimaksud Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. (Selengkapnya)

Jadwal & Tempat Pelaksanaan