Bimtek Desa Tahun 2026

Bimtek Penyusunan RPJMDES Dan RKPDES – Penyusunan dokumen perencanaan desa yang baik adalah fondasi utama untuk pembangunan desa yang terarah dan berkelanjutan. Dua dokumen utama dalam siklus perencanaan pembangunan desa adalah: RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), sebagai rencana pembangunan 6 tahunan yang disusun oleh Kepala Desa setelah dilantik.RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), sebagai turunan tahunan dari RPJMDes dan dasar penyusunan APBDes. (Selengkapnya)

Bimtek Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa – Desa memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis lokal, seperti pertanian, peternakan, kerajinan, dan pariwisata. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan menjadi usaha ekonomi produktif (UEP) yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.(Selengkapnya)

Bimtek Manajemen Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa – Administrasi desa merupakan tulang punggung dari seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Administrasi yang tertib, rapi, dan sistematis mencerminkan profesionalisme pemerintah desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. (Selengkapnya)

Bimtek Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kemajuan Pembangunan Desa – Kepala desa merupakan tokoh sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memegang peran strategis sebagai pemimpin politik, administratif, sekaligus sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala desa. (Selengkapnya)

Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Bumdes – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah instrumen strategis desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan asli desa, dan kesejahteraan masyarakat. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes hadir untuk mengelola potensi ekonomi lokal yang berbasis kebutuhan dan sumber daya desa. (Selengkapnya)

Bimtek Pembentukan dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) – Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan ruang besar bagi desa untuk membangun kemandirian ekonomi melalui pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang didirikan atas prakarsa desa dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat, dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan warga. (Selengkapnya)

Bimtek Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bagi Pemerintah Desa – Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan salah satu sumber keuangan desa yang dapat digunakan secara fleksibel untuk mendukung kemandirian desa dan pembiayaan kebutuhan pembangunan yang tidak tercover oleh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan sumber lainnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar desa masih bergantung pada transfer pusat dan daerah, dengan PADes yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali. (Selengkapnya)

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Di Desa – Pengadaan Barang dan Jasa di desa merupakan bagian penting dari pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, maupun sumber pendanaan lainnya. Agar proses pengadaan tersebut berjalan efisien, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa. (Selengkapnya)

Bimtek Penatausahaan Aset Desa – Salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) adalah adanya pengelolaan aset desa yang teratur, transparan, dan akuntabel. Aset desa merupakan bagian penting dari kekayaan desa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. (Selengkapnya)

Bimtek Perencanaan Pengelolaan Pertanggungjawaban ADD, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat – Peningkatan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional terus didorong oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, salah satunya melalui pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu sumber utama pendanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. (Selengkapnya)

Bimtek Kebijakan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien dan akuntabel serta mendorong lahirnya badan usaha milik desa (Bumdes) – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (Selengkapnya)

Bimtek Swakelola Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa – Pengadaan barang/jasa di desa merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembangunan desa, terutama yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 dan pedoman teknis lainnya, pemerintah desa dapat melakukan pengadaan melalui berbagai metode, salah satunya swakelola, yaitu pelaksanaan kegiatan oleh desa sendiri melalui perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. (Selengkapnya)

Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa – Seiring dengan meningkatnya alokasi dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada desa melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), maka pengelolaan keuangan desa dituntut untuk semakin transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.. (Selengkapnya)

Bimtek Perpajakan Dana Desa – Dana Desa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Namun dalam pelaksanaannya, banyak desa masih menghadapi kendala dalam hal kewajiban perpajakan, terutama terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa, seperti pembangunan fisik, pengadaan barang dan jasa, serta honorarium kegiatan. (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan Produk Hukum Desa – Desa sebagai entitas pemerintahan terendah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, desa perlu menyusun berbagai produk hukum desa, seperti Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkades), dan Keputusan Kepala Desa yang menjadi dasar legal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Selengkapnya)

Bimtek Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi – Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek vital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, efektif, dan akuntabel. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, desa wajib menyusun perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara sistematis. (Selengkapnya)

Bimtek Paralegal Hukum Desa – Desa sebagai entitas pemerintahan terdepan dalam pelayanan masyarakat kerap menghadapi berbagai persoalan hukum, baik yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, pertanahan, hingga permasalahan sosial kemasyarakatan. Sayangnya, belum semua desa memiliki kemampuan yang cukup dalam memahami dan menghadapi persoalan hukum tersebut. (Selengkapnya)

Bimtek Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 – Pemerintah melalui Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dengan fokus pada pencapaian SDGs Desa (Sustainable Development Goals Desa), yang menjadi arah baru pembangunan desa berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan. (Selengkapnya)

Bimtek Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 – Pemerintah melalui Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dengan fokus pada pencapaian SDGs Desa (Sustainable Development Goals Desa), yang menjadi arah baru pembangunan desa berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan. (Selengkapnya)

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang besar kepada desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Untuk mendukung pelaksanaannya, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diterbitkan sebagai pedoman teknis pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, partisipatif, transparan, dan tertib anggaran.. (Selengkapnya)

Bimtek Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa – Pemberdayaan masyarakat desa merupakan inti dari pembangunan desa yang berkelanjutan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa. Untuk itu, pendekatan pendampingan yang efektif serta program pemberdayaan yang terstruktur menjadi kebutuhan mendesak. (Selengkapnya)

Bimtek Manajemen Informasi Desa dan Pelayanan Desa – Di era digital dan keterbukaan informasi publik, desa dituntut untuk mengelola informasi secara transparan, cepat, dan akurat. Manajemen Informasi Desa menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Informasi desa yang baik bukan hanya menyangkut dokumentasi administrasi, tetapi juga mencakup data kependudukan, potensi desa, program kegiatan, hingga pengelolaan website dan media sosial resmi desa. (Selengkapnya)

Bimtek Pemilihan Kepala Desa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Tata Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa – Pemerintahan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, proses pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa harus berjalan sesuai dengan asas demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. (Selengkapnya)

Bimtek Pemilihan Kepala Desa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Tata Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa – Pemerintahan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, proses pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa harus berjalan sesuai dengan asas demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. (Selengkapnya)

Bimtek Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman Berdasarkan Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2022 adalah bimtek yang dirancang untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman terkait dengan pengelolaan pangan yang aman di tingkat desa dan kelurahan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat di desa dan kelurahan memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (Selengkapnya)