Bimtek Keuangan Tahun 2026

Bimtek Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual – Ketentuan Peralihan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun sejak undang-undang ini ditetapkan. Hal ini kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Berbantuan Aplikasi Komputer – Koperasi merupakan suatu bentuk usaha yang unik, karena berbeda dengan bentuk usaha yang lain. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang, tetapi berbeda dengan perusahaan yang dimiliki sekumpulan orang-orang (misalnya CV, Firma, PT). Koperasi dibentuk dan dikelola secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan anggota tanpa menjadikan laba sebagai tujuan utamanya karena koperasi didirikan untuk meningkatkan ekonomi para anggotanya. (Selengkapnya)

Bimtek Strategi Menghadapi Pemeriksaan BPK untuk Meraih/Mempertahankan WTP Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bentuk pengakuan tertinggi terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan oleh pemerintah daerah. (Selengkapnya)

Bimtek Kartu Kredit Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No. 79 Thun 2022 – Dalam upaya mendukung percepatan digitalisasi transaksi keuangan pemerintah serta mendorong efisiensi dan transparansi belanja daerah, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).  (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan dan Panatausahaan Keuangan Berbasis Digital – Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan merupakan bagian penting dari upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu sektor yang terdampak secara signifikan adalah pengelolaan keuangan. Pemerintah saat ini mendorong penerapan penyusunan dan penatausahaan keuangan berbasis digital di seluruh instansi, baik pusat maupun daerah.  (Selengkapnya)

Bimtek Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI – Pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam rangka memastikan hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memiliki peran penting melalui pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.  (Selengkapnya)

Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Melalui Aplikasi Simda Keuangan – Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.  (Selengkapnya)

Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) – Dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan tepat waktu, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu bentuk transformasi digital tersebut adalah melalui penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).  (Selengkapnya)

Bimtek Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 – Sebagai bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).  (Selengkapnya)

Bimtek Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 – Sebagai bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).  (Selengkapnya)

Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA OPD – Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta anggaran yang dibutuhkan oleh masing-masing perangkat daerah. Penyusunan RKA OPD merupakan bagian dari siklus penyusunan APBD yang harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel, serta mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan seperti RKPD, Renja OPD, dan Renstra.  (Selengkapnya)

Bimtek Standar Harga Satuan Regional (SHSR) Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD – Standar Harga Satuan Regional (SHSR) merupakan komponen penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai pedoman dalam menghitung kebutuhan anggaran untuk belanja barang, jasa, dan modal.  (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan KUA PPAS, RKA OPD, DPA OPD, Evaluasi APBD – Penyusunan dokumen anggaran merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Dokumen seperti KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) menjadi dasar penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) OPD, yang kemudian dituangkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) OPD.  (Selengkapnya)

Bimtek Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah – Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, diperlukan keseragaman dalam penggunaan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pembangunan dan keuangan daerah. Hal ini bertujuan agar penyusunan dokumen seperti RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan APBD dapat selaras, terukur, dan akuntabel, serta dapat diinput secara tepat ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).  (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan Catatan Atas Pelaporan Keuangan – Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. CaLK memiliki peran penting sebagai media penjelas angka-angka dalam laporan keuangan, serta memberikan narasi mendalam atas kebijakan akuntansi, rincian saldo, dan informasi relevan lainnya.  (Selengkapnya)

Bimtek Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD – Pengelolaan keuangan daerah yang baik menuntut sistem akuntansi dan pelaporan APBD yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran serta sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah.  (Selengkapnya)

Bimtek Sakip dan Lakip – Pemerintah terus mendorong instansi pusat dan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-based government).  (Selengkapnya)

Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah – Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Proses perencanaan yang baik harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD) dan terintegrasi dengan proses penganggaran yang efisien sesuai aturan.  (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan diperkuat melalui Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.  (Selengkapnya)

Bimtek Penatausahaan Keuangan dan Proses Akuntansi Bagi PPK, PPTK, Bendahara – Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran – yaitu Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara – dituntut untuk memiliki pemahaman dan keterampilan teknis yang baik dalam penatausahaan keuangan dan proses akuntansi.  (Selengkapnya)

Bimtek Reviu dan Analisa Laporan Keuangan Daerah – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Agar laporan tersebut dapat disajikan secara andal, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), diperlukan proses reviu dan analisa laporan keuangan yang cermat dan sistematis.  (Selengkapnya)

Bimtek Reviu dan Analisa Laporan Keuangan Daerah – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Agar laporan tersebut dapat disajikan secara andal, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), diperlukan proses reviu dan analisa laporan keuangan yang cermat dan sistematis.  (Selengkapnya)

Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis SIPD RI – Seiring dengan transformasi digital dan reformasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan dan mewajibkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai satu-satunya sistem resmi dalam pengelolaan informasi pembangunan, keuangan daerah, dan pemerintahan umum.  (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Berbasis Kinerja – Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus disusun secara sistematis, terukur, dan berbasis pada capaian kinerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan RKA Berbasis Kinerja. Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip, metode, serta aplikasi penyusunan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  (Selengkapnya)

Bimtek Implementasi E-Planning dan E-Budgeting Dalam Meningkatkan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah – Dalam era digitalisasi tata kelola pemerintahan, penggunaan teknologi informasi menjadi faktor penting untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran. E-Planning dan E-Budgeting adalah dua sistem terintegrasi yang mendukung reformasi birokrasi dan penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penganggaran yang efektif.  (Selengkapnya)

Bimtek Implementasi E-Planning dan E-Budgeting Dalam Meningkatkan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah – Dalam era digitalisasi tata kelola pemerintahan, penggunaan teknologi informasi menjadi faktor penting untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran. E-Planning dan E-Budgeting adalah dua sistem terintegrasi yang mendukung reformasi birokrasi dan penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penganggaran yang efektif.  (Selengkapnya)

Bimtek Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD RI (SIPD Generasi Terbaru) – Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi.  (Selengkapnya)

Bimtek Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Terintegrasi SIPD RI – Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka seluruh proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  (Selengkapnya)

Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah – Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah mendorong pelaksanaan transaksi non tunai (TNT) di seluruh satuan kerja perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri melalui SE No. 910/1866/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah.  (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan Neraca Awal dan Neraca Akhir Pemerintah Daerah – Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu saat tertentu, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca Awal diperlukan sebagai dasar akuntansi akrual, sedangkan Neraca Akhir menjadi bagian dari laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh BPK.  (Selengkapnya)

Bimtek Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional – Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sangat penting dalam menentukan besaran fasilitas dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah serta pelaksanaan belanja operasional lainnya. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan regulasi lainnya yang mengatur tentang klasifikasi keuangan daerah.  (Selengkapnya)

Bimtek Keuangan Daerah Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 – Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005. Peraturan ini hadir untuk menyesuaikan pengelolaan keuangan daerah dengan dinamika kebutuhan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan otonomi daerah.  (Selengkapnya)

Bimtek Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Strategi Pemeriksaan Serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah – Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan keuangan tersebut adalah audit atas laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.  (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan OPD Serta Penyusunan RPJMD, RPJPD, Renstra OPD – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesinambungan pembangunan, setiap OPD dituntut menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dan dokumen perencanaan pembangunan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.  (Selengkapnya)

Bimtek Mekanisme Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD – Hibah dan bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan atau organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan daerah. Dana hibah dan bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  (Selengkapnya)

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 – Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi pengganti dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.  (Selengkapnya)

Bimtek Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran – Dalam sistem pengelolaan keuangan negara/daerah, bendahara pengeluaran memegang peranan penting sebagai pihak yang melakukan pengeluaran uang negara dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakannya.  (Selengkapnya)

Bimtek Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran UP,GU,TU Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual – Dalam rangka mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran memegang peran yang sangat penting sebagai pelaksana transaksi keuangan sehari-hari di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bendahara bertanggung jawab mengelola Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU), serta menyusun pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual.  (Selengkapnya)

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual – Sejak diberlakukannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, seluruh entitas pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, diwajibkan menyusun laporan keuangan dengan basis akrual. Hal ini bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan relevan dalam mendukung pengambilan keputusan.  (Selengkapnya)

Bimtek Reviu Atas RPJMD dan RENSTRA – Dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RENSTRA (Rencana Strategis Perangkat Daerah) merupakan dokumen kunci yang saling berkaitan dan wajib disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah. Kedua dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.  (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) – Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah mewajibkan setiap instansi, baik pusat maupun daerah, untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).  (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD Berdasarkan INMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2025 – Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran daerah dalam kurun waktu lima tahun.  (Selengkapnya)

Bimtek Penguatan Kapasitas Aparatur Dalam Implementasi SIPD RI Serta Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Dalam Mendukung Transparansi Keuangan Daerah – Pemerintah terus berupaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan efisien. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan keuangan daerah.  (Selengkapnya)

Bimtek Tata Cara Penyusunan RKPD dan KUA – PPAS Tahun 2026 Melalui SIPD RI – Dalam rangka mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, Pemerintah melalui Kemendagri telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai platform resmi untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah secara elektronik. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) merupakan tahapan penting dalam siklus pembangunan daerah yang harus disusun secara tepat, terukur, dan sesuai regulasi.  (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan APBD Tahun 2026 Sesuai SIPD dan Permendagri Terbaru – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mewajibkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) dalam proses penyusunan APBD.  (Selengkapnya)

Bimtek Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berdasarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2024 – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah. Untuk memastikan pemanfaatannya tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan arah kebijakan nasional, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025.  (Selengkapnya)

Bimtek Standar Harga Satuan Regional (SHSR) Berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 Atas Perubahan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 – Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah, serta untuk menciptakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan dan akuntabel, pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) yang mengubah ketentuan yang ada dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020.  (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 – Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, maka perencanaan pembangunan daerah perlu disusun secara sistematis, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.  (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA) – Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun perencanaan dan penganggaran daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.  (Selengkapnya)

Bimtek Perencanaan Keuangan dan Penyusunan Program Kegiatan SKPD – Perencanaan keuangan daerah merupakan proses penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut untuk mampu menyusun perencanaan keuangan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS.  (Selengkapnya)

Bimtek Implementasi Modul Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Dalam Aplikasi SIPD – Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta integrasi sistem keuangan daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).  (Selengkapnya)

Bimtek Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah Sesuai Permendagri no. 10 Tahun 2023 dan Permendagri no. 15 Tahun 2023 – Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah.  (Selengkapnya)