Bimbingan Teknis Perpajakan Tahun 2025

Bimbingan Teknis Perpajakan – Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, pengelolaan kewajiban perpajakan yang baik sangat menentukan keberhasilan tata kelola keuangan secara menyeluruh.

Setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab perpajakan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa, pembayaran honorarium, kegiatan operasional, hingga belanja modal. Kewajiban perpajakan tersebut mencakup pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pajak-pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan di lapangan, seperti kurangnya pemahaman atas perubahan regulasi perpajakan, kesalahan dalam penghitungan dan penyetoran pajak, serta minimnya pemanfaatan sistem/aplikasi perpajakan berbasis elektronik seperti e-Bupot, e-SPT, e-Faktur, maupun e-Filing. Kondisi ini dapat berdampak pada munculnya temuan audit, pengenaan sanksi administrasi, hingga mengganggu kelancaran proses pertanggungjawaban keuangan instansi.

Tujuan Bimbingan Teknis Perpajakan

Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai sistem perpajakan nasional, termasuk perubahan-perubahan regulasi terbaru.
Meningkatkan kemampuan teknis dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak (PPh, PPN, PBB, dan jenis pajak lainnya).
Meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mendorong pengelolaan administrasi perpajakan yang tertib dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah atau lembaga terkait.
Mencegah risiko hukum dan sanksi administratif, akibat kekeliruan dalam pelaporan atau penghitungan pajak.
Mempersiapkan peserta agar dapat menjadi agen edukasi perpajakan di lingkungan kerjanya masing-masing.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman teknis aparatur melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perpajakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pemutakhiran pengetahuan kepada para bendahara, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, staf keuangan, serta aparatur lainnya yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan. Bimtek perpajakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang bersih, efisien, dan patuh terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Tema Bimbingan Teknis Pajak

Klik Tema Bimbingan Teknis dibawah ini, Untuk Informasi Lebih Lengkap

Bimbingan Teknis Perhitungan PPH Pasal 21 Terbaru Terkait Dengan UU HPP 2021. (Selengkapnya)

Bimbingan Teknis Perpajakan Sektor Usaha Pelayaran Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan Korelasi UU Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2020 Serta Tax Amnesty Jilid 2. (Selengkapnya)

Bimbingan Teknis Penyusunan Perhitungan SPT PPH Badan. (Selengkapnya)

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pengawasan Terhadap Pemotongan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang Bersumber dari APBD. (Selengkapnya)

Bimbingan Teknis Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (selengkapnya)

Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak PBB P2 dan BPHTB Berdasarkan Undang - Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Selengkapnya)

Bimbingan Teknis Penilaian Bangunan Untuk Menentukan NJOP Bangunan PBB P2. (Selengkapnya)

Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pajak. (Selengkapnya)

Bimbingan Teknis Menghadapi Pemeriksaan Pajak Daerah. (Selengkapnya)

Bimbingan Teknis Kewajiban Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah. (Selengkapnya)

Bimbingan Teknis Administrasi Perpajakan Bagi Bendaharawan Pemerintah Daerah dan Bendahara Desa. (Selengkapnya)

Bimbingan Teknis Sismiop Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak. (Selengkapnya)

Bimbingan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021. (Selengkapnya)

Bimbingan Teknis Penilaian PBB Perkotaan dan Pedesaan PBB P2. (Selengkapnya)

Bimbingan Teknis Pemetaan Objek Pajak PBB P2. (Selengkapnya)

Jadwal & Tempat Pelaksanaan