Bimtek Pajak Tahun 2026

Bimtek Pajak – Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dalam lingkungan instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, pengelolaan pajak yang tepat sangat berpengaruh terhadap tertib administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas keuangan secara keseluruhan. Pajak-pajak seperti PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan pajak daerah sering kali menjadi objek dalam setiap transaksi keuangan pemerintah, mulai dari belanja barang/jasa hingga pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial.

Namun, di lapangan masih banyak dijumpai permasalahan terkait pemahaman dan penerapan ketentuan perpajakan. Beberapa di antaranya mencakup kesalahan dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, keterlambatan penyetoran, ketidaksesuaian pelaporan, hingga kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi perpajakan seperti e-SPT, e-Bupot, dan e-Filing. Kondisi ini berpotensi menimbulkan temuan audit, sanksi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak, dan mencoreng integritas pengelolaan keuangan instansi.

Tujuan Bimtek Perpajakan :

Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai sistem perpajakan nasional, termasuk perubahan-perubahan regulasi terbaru.
Meningkatkan kemampuan teknis dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak (PPh, PPN, PBB, dan jenis pajak lainnya).
Meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mendorong pengelolaan administrasi perpajakan yang tertib dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah atau lembaga terkait.
Mencegah risiko hukum dan sanksi administratif, akibat kekeliruan dalam pelaporan atau penghitungan pajak.
Mempersiapkan peserta agar dapat menjadi agen edukasi perpajakan di lingkungan kerjanya masing-masing.

Narasumber :

Fasilitator yang mengisi kelas bimtek berasal dari:

Tim Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah – Kemendagri.
Tim Direktorat Jenderal Pajak (DJP) – Kementerian Keuangan.
Tim Akademisi atau praktisi pajak daerah.
Tim teknis pengembang aplikasi pajak daerah

Melalui bimtek ini, peserta diharapkan memahami berbagai ketentuan perpajakan terbaru, mampu menghitung, memotong/memungut, menyetor, dan melaporkan pajak dengan benar, serta menguasai penggunaan sistem perpajakan berbasis digital yang diwajibkan pemerintah. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan akan tercipta pengelolaan perpajakan yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan, serta mendukung prinsip good governance dalam administrasi keuangan negara maupun daerah.

Tema Bimtek Pajak

Klik Tema Bimtek dibawah ini, Untuk Informasi Lebih Lengkap

"Bimtek Menghindari Kesalahan Umum SKPD dalam Pelaporan Pajak lewat Coretax"

Bimtek Menghindari Kesalahan Umum SKPD dalam Pelaporan Pajak lewat Coretax – Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peran penting dalam memastikan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, masih sering ditemukan kesalahan umum seperti salah input data, keterlambatan pelaporan, kekeliruan kode akun pajak, hingga kurangnya pemahaman terhadap fitur aplikasi Coretax dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (Selengkapnya)

BIMTEK MEMAKSIMALKAN FITUR CORTEX UNTUK PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PPH PPN INSTANSI PEMERINTAH

"Bimtek Memaksimalkan Fitur Coretax untuk Pelaporan dan Pembayaran PPh & PPN Instansi Pemerintah"

Bimtek Memaksimalkan Fitur Coretax untuk Pelaporan dan Pembayaran PPh & PPN Instansi Pemerintah – Pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kewajiban utama instansi pemerintah sebagai pemungut pajak maupun sebagai subjek pajak. Selama ini, berbagai kendala yang dihadapi antara lain keterlambatan pelaporan, kesalahan input, dan kurangnya integrasi sistem yang berujung pada risiko ketidakpatuhan. (Selengkapnya)

"Bimtek Integrasi Coretax DJP dengan Sistem Keuangan Daerah (SIPD, SIMDA dan Sistem Internal)"

Bimtek Integrasi Coretax DJP dengan Sistem Keuangan Daerah (SIPD, SIMDA dan Sistem Internal) – Transformasi digital di bidang perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari agenda besar reformasi birokrasi dan tata kelola fiskal nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Coretax Administration System telah menghadirkan sistem modern yang terintegrasi untuk memperkuat pengelolaan administrasi perpajakan, meningkatkan efisiensi, serta mendorong kepatuhan wajib pajak. (Selengkapnya)

"Bimtek Integrasi Coretax dengan Sistem Keuangan Daerah untuk Efisiensi Pelaporan Pajak"

Bimtek Integrasi Coretax dengan Sistem Keuangan Daerah untuk Efisiensi Pelaporan Pajak – Perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah di era digital menuntut adanya sistem yang efisien, transparan, dan terintegrasi. Pajak daerah sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) perlu dikelola melalui sistem yang modern agar dapat mendukung pencapaian kemandirian fiskal daerah. (Selengkapnya)

"Bimtek Efisiensi Administrasi dan Kepatuhan Pajak Pemerintah Daerah Melalui Coretax"

Bimtek Efisiensi Administrasi dan Kepatuhan Pajak Pemerintah Daerah Melalui Coretax – Pengelolaan pajak daerah merupakan salah satu sumber utama penerimaan yang menopang keuangan daerah. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah bagaimana meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak. (Selengkapnya)

"Bimtek Coretax sebagai Penunjang Reformasi Keuangan SKPD di Era Digital"

Bimtek Coretax sebagai Penunjang Reformasi Keuangan SKPD di Era Digital – Era digital menuntut adanya tata kelola keuangan pemerintah daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Salah satu wujud nyata dari transformasi ini adalah penerapan Coretax Administration System, sebuah sistem digital yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan perpajakan daerah. (Selengkapnya)

"Bimtek Coretax Perpajakan Tahun 2025"

Bimtek Coretax Perpajakan Tahun 2025 – Transformasi digital dalam tata kelola perpajakan daerah terus dikembangkan oleh pemerintah sebagai langkah strategis dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepatuhan wajib pajak. Salah satu inovasi penting adalah implementasi Coretax Administration System, yang menghadirkan sistem perpajakan modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi. (Selengkapnya)

"Bimtek Audit Internal dan Pengendalian Mutu Pelaporan Pajak melalui Coretax"

Bimtek Audit Internal dan Pengendalian Mutu Pelaporan Pajak melalui Coretax – Audit internal dan pengendalian mutu laporan perpajakan merupakan instrumen penting dalam memastikan akurasi, kepatuhan, serta transparansi pengelolaan pajak daerah. Sejalan dengan implementasi Coretax Administration System, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan pajak melalui sistem digital yang terintegrasi, modern, dan akuntabel. (Selengkapnya)

"Bimtek Coretax dan Transformasi Digital Administrasi Perpajakan Daerah"

Bimtek Coretax dan Transformasi Digital Administrasi Perpajakan Daerah – Transformasi digital di bidang perpajakan merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola keuangan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan sistem Coretax sebagai infrastruktur modern yang menyatukan layanan, pengelolaan data, dan proses administrasi perpajakan dalam satu platform digital. (Selengkapnya)

"Bimtek Implementasi Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pajak Daerah dan Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi dan Aplikasi Pajak"

Bimtek Implementasi Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pajak Daerah dan Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi dan Aplikasi Pajak – Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi, termasuk dalam sektor pengelolaan pajak daerah. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pajak, secara efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi perpajakan. (Selengkapnya)

"Bimtek Optimalisasi Pelaporan Perpajakan Coretax Bagi Bendahara Instansi Pemerintah"

Bimtek Optimalisasi Pelaporan Perpajakan Coretax Bagi Bendahara Instansi Pemerintah – Pelaporan perpajakan oleh bendahara instansi pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Seiring dengan berkembangnya sistem perpajakan digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkenalkan sistem Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi. (Selengkapnya)

"Bimtek Pemetaan Objek Pajak PBB P2"

Bimtek Pemetaan Objek Pajak PBB P2 – Pemetaan objek pajak merupakan fondasi penting dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Akurasi pemetaan sangat menentukan validitas data objek pajak seperti luas tanah, bangunan, lokasi, dan batas administrasi, yang menjadi dasar dalam penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan penetapan besaran pajak terutang. (Selengkapnya)

"Bimtek Penilaian PBB Perkotaan dan Pedesaan PBB P2"

Bimtek Penilaian PBB Perkotaan dan Pedesaan PBB P2 – Sejak dialihkannya kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tanggung jawab untuk melakukan pendataan, penilaian, pemungutan, dan penagihan pajak ini sepenuhnya berada di tangan daerah. (Selengkapnya)

BIMTEK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH PP NOMOR 10 TAHUN 2021

"Bimtek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021"

Bimtek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 – Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Selengkapnya)

BIMTEK SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK

"Bimtek Sismiop Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak"

Bimtek Sismiop Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak – Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem pengelolaan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi. Salah satu instrumen utama dalam sistem ini adalah SIS-MIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak), yang merupakan sistem basis data untuk mencatat, mengelola, dan menyajikan informasi objek dan subjek pajak secara terstruktur. (Selengkapnya)

"Bimtek Administrasi Perpajakan Bagi Bendaharawan Pemerintah Daerah dan Bendahara Desa"

Bimtek Administrasi Perpajakan Bagi Bendaharawan Pemerintah Daerah dan Bendahara Desa – Bendahara pemerintah daerah, termasuk bendahara OPD dan bendahara desa, memiliki peran penting dalam siklus pengelolaan keuangan negara, terutama dalam hal pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas belanja daerah. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan kesalahan administratif dan pelanggaran prosedur perpajakan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, baik itu pajak pusat (PPN, PPh) maupun pajak daerah. (Selengkapnya)

"Bimtek Kewajiban Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah"

Bimtek Kewajiban Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah – Bendahara instansi pemerintah memiliki peran vital dalam pengelolaan keuangan negara, terutama terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas belanja pemerintah. Kewajiban ini mencakup berbagai jenis pajak seperti PPh Pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2) dan PPN, yang harus dilaksanakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (Selengkapnya)

"Bimtek Menghadapi Pemeriksaan Pajak Daerah"

Bimtek Menghadapi Pemeriksaan Pajak Daerah – Pemeriksaan pajak daerah merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan jenis pajak daerah lainnya. (Selengkapnya)

"Bimtek Penyelesaian Sengketa Pajak"

Bimtek Penyelesaian Sengketa Pajak – Sengketa pajak merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam sistem perpajakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sengketa dapat terjadi karena perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan otoritas pajak terkait besaran pajak terutang, keberatan atas surat ketetapan pajak, hasil pemeriksaan, atau sanksi administratif. Dalam konteks daerah, sengketa pajak juga dapat timbul atas pajak hotel, restoran, reklame, PBB-P2, dan lainnya. (Selengkapnya)

"Bimtek Penilaian Bangunan Untuk Menentukan NJOP Bangunan PBB P2"

Bimtek Penilaian Bangunan Untuk Menentukan NJOP Bangunan PBB P2 – Penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan komponen penting dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). NJOP terdiri dari NJOP Bumi dan NJOP Bangunan, di mana penilaian NJOP Bangunan sering kali menjadi tantangan teknis karena membutuhkan pendekatan yang kompleks dan spesifik.. (Selengkapnya)

"Bimtek Pengelolaan Pajak PBB P2 dan BPHTB Berdasarkan Undang - Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"

Bimtek Pengelolaan Pajak PBB P2 dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengamanatkan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan (P2) dikelola oleh pemda kabupaten/kota. Untuk menangani pengelolaan pajak PBB dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) diperlukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten dalam jumlah yang banyak sejalan dengan potensi peningkatan jumlah wajib pajak PBB dan BPHTB di setiap pemda kabupaten/kota.. (Selengkapnya)

"Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah"

Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah – Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dua komponen utama PAD yang memiliki potensi besar namun sering belum tergali optimal adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Selengkapnya)

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI APBD

"Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pengawasan Terhadap Pemotongan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang Bersumber dari APBD"

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pengawasan Terhadap Pemotongan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang Bersumber dari APBD – Belanja daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya merupakan alat untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan, tetapi juga memiliki konsekuensi perpajakan. Dalam setiap proses belanja, pemerintah daerah wajib melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, seperti PPh dan PPN, yang harus disetorkan ke kas negara tepat waktu dan dilaporkan secara benar. (Selengkapnya)

BIMTEK PENYUSUNAN DAN PERHITUNGAN SPT PPH BADAN

"Bimtek Penyusunan Perhitungan SPT PPH Badan"

Bimtek Penyusunan Perhitungan SPT PPH Badan – Setiap badan usaha maupun badan pemerintah yang memiliki NPWP diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan sebagai bentuk pertanggungjawaban fiskal atas penghasilan dan kewajiban perpajakannya dalam satu tahun pajak.. (Selengkapnya)

BIMTEK PERPAJAKAN SEKTOR USAHA PELAYARAN SESUAI UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN ( HPP ) No.7 TAHUN 2021 DAN KORELASI UU CIPTA KERJA No. 2 TAHUN 2020 SERTA TAX AMNESTY JILID II ( PPS )

"Bimtek Perpajakan Sektor Usaha Pelayaran Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan Korelasi UU Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2020 Serta Tax Amnesty Jilid 2"

Bimtek Perpajakan Sektor Usaha Pelayaran Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan Korelasi UU Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2020 Serta Tax Amnesty Jilid 2 – Sektor pelayaran merupakan bagian strategis dari perekonomian nasional, terutama dalam mendukung kegiatan logistik, perdagangan, dan distribusi barang di wilayah kepulauan Indonesia. (Selengkapnya)

"Bimtek Perhitungan PPH Pasal 21 Terbaru Terkait Dengan UU HPP 2021"

Bimtek Perhitungan PPH Pasal 21 Terbaru Terkait Dengan UU HPP 2021 – Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melakukan penyempurnaan sejumlah ketentuan perpajakan, termasuk yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Ketentuan ini mengatur tentang pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawai, pejabat negara, dan individu lainnya.. (Selengkapnya)

Jadwal & Tempat Pelaksanaan