Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026

Bimtek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Pokja Pemilihan dan pejabat pegadaan dalam implementasi perpres nomor 46 tahun 2025 dilengkapi peraturan lembaga nomor 2 tahun 2025 dan surat edaran kepala lkpp nomor 1 tahun 2025 – Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggantikan Perpres sebelumnya dan membawa sejumlah perubahan signifikan dalam kebijakan, tata kelola, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. (Selengkapnya)

Bimtek PPN dan PPH Untuk Kontrak Pekerjaan Konstruksi – Pekerjaan konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki perlakuan perpajakan yang cukup kompleks, terutama dalam hal pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Banyak entitas pelaksana proyek konstruksi yang mengalami kendala dalam memahami dan menerapkan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. (Selengkapnya)

Bimtek UKPBJ Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dana APBD (Sinkronisasi Inpres 1 Tahun 2025) – Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi acuan penting bagi seluruh instansi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara/daerah. (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan AHSP Analisa Harga Satuan Pekerjaan Berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2023 – Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diterbitkan sebagai pedoman dalam penyusunan harga satuan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konstruksi. (Selengkapnya)

Bimtek Audit Pengadaan Barang/Jasa Secara Epurchasing – Banyak kasus korupsi yang melibatkan minimal kepala daerah merupakan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan kasus penyimpangan tersebut terjadi pada tahap perencanaan. Oleh karena itu dipandang perlu dilakukan prosedur audit mulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD. (Selengkapnya)

Bimtek Perencanaan Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak Jasa Konstruksi – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasi pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. (Selengkapnya)

Bimtek Mini Kompetisi Spesifikasi Berdasarkan Se LKPP No.3 Tahun 2024 – Salah satu metode yang digunakan pada E-Purchasing adalah mini kompetisi. Metode ini melibatkan analisis yang mendalam dan objektif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi harga, termasuk biaya produksi, harga pasar, serta perbandingan dengan penawaran dari penyedia lainnya.Untuk mencapai tujuan pengadaan, khususnya value for money pada metode mini kompetisi, maka diperlukan klarifikasi kewajaran harga. (Selengkapnya)

Bimtek Negotiation Skills for Procurement adalah sebuah kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) yang fokus pada pengembangan keterampilan negosiasi dalam konteks pengadaan atau procurement. Kegiatan ini biasanya diadakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada para profesional yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik di sektor publik maupun swasta. (Selengkapnya)

Bimtek Angka Kredit dan SKP Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa – Angka kredit dan SKP Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) adalah nilai kuantitatif hasil kerja dan capaian kinerja yang dinilai untuk kenaikan pangkat dan jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan fungsional kategori keahlian yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.. (Selengkapnya)

Bimtek Pembayaran Pengawasan Dan Audit Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah – Banyak kasus korupsi yang melibatkan minimal kepala daerah merupakan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan kasus penyimpangan tersebut terjadi pada tahap perencanaan. . (Selengkapnya)

Bimtek Strategi dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pada BLU, BLUD dan BUMD – Badan Layanan Umum (BLU), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan entitas yang memiliki karakteristik tata kelola keuangan dan operasional yang berbeda dibandingkan dengan instansi pemerintah biasa. Sebagai institusi yang diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk pengadaan barang/jasa, mereka tetap wajib berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (Selengkapnya)

Bimtek E-Katalog Versi 6 Petunjuk Pendaftaran Penyedia E-katalog versi 6 Dan Pengunaan E -Katalog Versi 6 Untuk Penyedia – Dalam rangka mendukung implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengembangkan sistem E-Katalog Versi 6 sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya. (Selengkapnya)

Bimtek Peningkatan Kompetensi PPTK Pada Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Bimbingan Teknis ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan keuangan daerah serta pengadaan barang/jasa pemerintah. PPTK memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran di setiap unit kerja pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. (Selengkapnya)

Bimtek Manajemen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Pengawasan Konstruksi Jalan dan Jembatan – Latar Belakang diselenggarakan kegiatan ini karena minimnya tenaga pengawas pekerjaan jalan dan jembatan di Untuk itu dipandang perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang jalan dan jembatan, sehingga diharapkan dapat mencetak tenaga pengawas pekerjaan jalan dan jembatan yang lebih mengetahui tentang pekerjaan jalan dan jembatan,. (Selengkapnya)

Bimtek Tertib Tata Laksana Pelaporan, Pengendalian Tugas Dan Kewenangan PPTK-PPK – adalah konsep yang merujuk pada penerapan prosedur dan mekanisme yang benar dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Penerima Tugas dan Kewenangan (PPTK) dan Pejabat Pengelola Kegiatan (PPK) dalam mengelola dan mengawasi kegiatan proyek atau program, termasuk dalam pelaporan dan pengendalian.. (Selengkapnya)

Bimtek Mini Kompetisi Spesifikasi Berdasarkan Se LKPP No.3 Tahun 2024 – Salah satu metode yang digunakan pada E-Purchasing adalah mini kompetisi. Metode ini melibatkan analisis yang mendalam dan objektif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi harga, termasuk biaya produksi, harga pasar, serta perbandingan dengan penawaran dari penyedia lainnya.Untuk mencapai tujuan pengadaan, khususnya value for money pada metode mini kompetisi, maka diperlukan klarifikasi kewajaran harga.. (Selengkapnya)

Bimtek Peningkatan Kompetensi PPK, PPTK, POKJA Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan bagian penting dalam pelaksanaan anggaran negara/daerah yang bertujuan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Seiring dengan perkembangan regulasi, teknologi informasi, dan metode pengadaan, para pelaku pengadaan seperti PPK, PPTK, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya agar mampu melaksanakan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel. (Selengkapnya)

Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengelola Pengadaan Dalam Evaluasi Dokumen Penawaran Pada Pekerjaan Konstruksi – adalah sebuah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola pengadaan, khususnya dalam menilai dan mengevaluasi dokumen penawaran pada proyek konstruksi. (Selengkapnya)

Bimtek E-Catalog Versi 6 Dalam Pengadaan Sarana & Prasarana Dalkarhutla Mengacu Pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia – Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Dalkarhutla) merupakan salah satu aspek krusial dalam mendukung kesiapsiagaan dan mitigasi bencana lingkungan. (Selengkapnya)

Bimtek Sinkronisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Pengelolaan Keuangan – Sinkronisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pengelolaan Keuangan adalah proses yang mengintegrasikan dua hal penting dalam pengelolaan anggaran negara: proses pengadaan barang/jasa dan pengelolaan keuangan negara. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sinkronisasi ini diperlukan untuk mencegah pemborosan anggaran dan memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam penggunaan uang negara. (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan HPS Untuk Konsultan Pengawas -Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam proses pengadaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) memegang peranan strategis sebagai acuan dalam evaluasi kewajaran harga penawaran dan sebagai dasar negosiasi harga dalam pengadaan langsung maupun metode lainnya.. (Selengkapnya)

Bimtek SOP dan Implementasi E‑Purchasing melalui Katalog V6 – Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah telah menjadi kebijakan strategis nasional. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan LKPP Nomor 177 Tahun 2024, sistem Katalog Elektronik Versi 6 (V6) dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa secara elektronik. (Selengkapnya)

Bimtek Tata Cara Audit Pengadaan Barang/Jasa pada E‑Katalog Versi 6 – Seiring dengan perkembangan transformasi digital dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengembangkan dan menerapkan E‑Katalog Versi 6 sebagai platform pengadaan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Versi terbaru ini membawa perubahan signifikan, baik dari sisi fitur sistem, integrasi data dengan SPSE, hingga mekanisme pemesanan dan pelaporan transaksi.. (Selengkapnya)

Bimtek Penerapan TKDN Berdasarkan Perpres Nomor 46 tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri nasional dan mendorong kemandirian ekonomi, pemerintah terus memperkuat kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu upaya strategis diwujudkan melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Digital dan Penggunaan Produk Dalam Negeri. (Selengkapnya)

Bimtek Penerapan TKDN Berdasarkan Perpres Nomor 46 tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri nasional dan mendorong kemandirian ekonomi, pemerintah terus memperkuat kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu upaya strategis diwujudkan melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Digital dan Penggunaan Produk Dalam Negeri. (Selengkapnya)

Bimtek Optimalisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada BLU dan BLUD Pasca Diterbitkannya Perpres No.46 Tahun 2025 – Pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bersifat fleksibel, namun tetap harus berpedoman pada prinsip-prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam praktiknya, pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BLU dan BLUD memiliki kompleksitas tersendiri, terutama dalam menyesuaikan peraturan yang terus berkembang. (Selengkapnya)

Bimtek Implementasi Standar LPSE 4.5 dalam Mewujudkan Tata Kelola Pengadaan yang Baik – Seiring dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa, digitalisasi pengadaan menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sebagai penyedia layanan sistem pengadaan elektronik (SPSE) memiliki peran vital dalam mendukung implementasi e-Procurement yang sesuai dengan prinsip good governance. (Selengkapnya)

Bimtek Penerapan SPSE Versi 4.5: Transformasi Digital dalam Layanan LPSE – Percepatan transformasi digital dalam sektor pemerintahan merupakan agenda strategis nasional, termasuk dalam tata kelola pengadaan barang/jasa. Untuk mendukung hal ini, SPSE versi 4.5 hadir sebagai sistem pengadaan elektronik yang lebih terintegrasi, modern, dan aman, dengan fitur-fitur baru yang mendukung efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas proses pengadaan. (Selengkapnya)

Bimtek Mitigasi Risiko EPurchasing dan Audit Pekerjaan Konstruksi – Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah telah mengembangkan sistem E-Purchasing melalui aplikasi Katalog Elektronik (e-katalog). Meskipun e-purchasing menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam pengadaan, sistem ini tetap mengandung berbagai risiko yang perlu dimitigasi, terutama dalam aspek administrasi, teknis, dan hukum. (Selengkapnya)

Bimtek Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Ukom JF PPBJ) melalui perpindahan dari jabatan lain – merupakan kegiatan pelatihan yang dirancang untuk mempersiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengikuti proses Uji Kompetensi (Ukom) guna penjenjangan jabatan fungsional PPBJ. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa ASN yang akan menduduki jabatan fungsional PPBJ memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (Selengkapnya)

Bimtek Pengadaan Alkes dengan E-Purchasing – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pengadaan alat kesehatan (alkes) yang tepat, cepat, dan transparan menjadi kebutuhan yang sangat penting. Proses pengadaan yang efisien dan sesuai regulasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan sektor kesehatan, terutama di instansi pemerintah. (Selengkapnya)

Bimtek Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi – Pengadaan langsung merupakan salah satu metode pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah untuk pekerjaan dengan nilai maksimal Rp200 juta (atau Rp500 juta untuk konstruksi dan jasa lainnya). Metode ini dirancang untuk efisiensi dan percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam lingkup pekerjaan konstruksi skala kecil.. (Selengkapnya)

Bimtek Metode Penyusunan RAB dan HPS Pada Pengadaan Konstruksi dan Non Konstruksi sesuai perpres nomor 46 tahun 2025 – Pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu tahapan penting dalam siklus pengadaan adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menjadi acuan dalam proses pemilihan penyedia. (Selengkapnya)

Bimtek Penguatan Infrastruktur dan Keamanan Sistem pada LPSE – Dalam era digital saat ini, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis elektronik (SPSE) menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sebagai penyedia infrastruktur dan pengelola sistem SPSE memiliki peran strategis dalam menjaga kelangsungan dan keamanan sistem tersebut. (Selengkapnya)

Bimtek SPSE Versi Terbaru bagi PPK dan Pokja Pemilihan – Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah mengadopsi sistem berbasis teknologi informasi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terus disempurnakan dari waktu ke waktu oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (Selengkapnya)

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2025 dan Metode E-Purchasing Menggunakan Katalog Versi 6 Berdasarkan Peraturan LKPP No. 177 Tahun 2024 -Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Tata kelola pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan kunci dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan tepat sasaran. (Selengkapnya)

Bimtek Manajemen Risiko dan Audit Sistem LPSE – Dalam era pengadaan berbasis digital, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berperan penting dalam menyediakan sistem SPSE yang aman, efisien, dan akuntabel. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas sistem dan integrasi layanan, LPSE juga menghadapi berbagai risiko teknologi informasi seperti ancaman keamanan siber, kegagalan sistem, ketergantungan pada infrastruktur jaringan, hingga kesalahan administratif. (Selengkapnya)

Bimtek e-Kontrak dan E-Purchasing di LPSE – Dalam rangka mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, pemerintah terus melakukan inovasi dan penguatan sistem melalui transformasi digital. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui penggunaan sistem pengadaan elektronik, termasuk di dalamnya e-Kontrak dan e-Purchasing yang terintegrasi dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). (Selengkapnya)

Bimtek Peningkatan Kompetensi Admin SPSE dalam Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik – Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian penting dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring dengan kebijakan reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagai sarana utama pelaksanaan pengadaan secara transparan, akuntabel, dan efisien. (Selengkapnya)

Bimtek E-Purchasing Mini Kompetisi Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 93 Tahun 2025 – Sebagai bagian dari reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus melakukan pembaruan regulasi untuk mendorong tata kelola pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. (Selengkapnya)

Bimtek Perencanaan Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak Jasa Konstruksi – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasi pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. (Selengkapnya)

Bimtek Sosialisasi Perpres No. 46 Tahun 2025 Serta Implementasinya Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai pembaruan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan. Perpres ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya dan mencakup perubahan substansial dalam hal perencanaan pengadaan, metode pemilihan penyedia, pengadaan BLU/BLUD, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan peran pengawasan dan evaluasi kinerja penyedia. (Selengkapnya)

Bimtek Audit Pengadaan Barang/Jasa Secara Epurchasing – Banyak kasus korupsi yang melibatkan minimal kepala daerah merupakan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan kasus penyimpangan tersebut terjadi pada tahap perencanaan. Oleh karena itu dipandang perlu dilakukan prosedur audit mulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD. (Selengkapnya)

Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola LPSE dalam Mendukung Transparansi Pengadaan – Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi suatu keharusan. Salah satu instrumen utama dalam mendukung transparansi tersebut adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang bertanggung jawab menyediakan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) serta dukungan teknis dan operasional bagi pelaku pengadaan.. (Selengkapnya)

Bimtek Angka Kredit dan SKP Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa – Angka kredit dan SKP Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) adalah nilai kuantitatif hasil kerja dan capaian kinerja yang dinilai untuk kenaikan pangkat dan jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan fungsional kategori keahlian yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.. (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan AHSP Analisa Harga Satuan Pekerjaan Berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2023 – Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diterbitkan sebagai pedoman dalam penyusunan harga satuan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konstruksi.. (Selengkapnya)

Bimtek E-Katalog Versi 6 Petunjuk Pendaftaran Penyedia E-katalog versi 6 Dan Pengunaan E -Katalog Versi 6 Untuk Penyedia – Dalam rangka mendukung implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengembangkan sistem E-Katalog Versi 6 sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya. (Selengkapnya)

Bimtek Pembayaran Pengawasan Dan Audit Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah – Banyak kasus korupsi yang melibatkan minimal kepala daerah merupakan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan kasus penyimpangan tersebut terjadi pada tahap perencanaan. Oleh karena itu dipandang perlu dilakukan prosedur audit mulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD. (Selengkapnya)

Bimtek Peningkatan Kompetensi PPK, PPTK, POKJA Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan bagian penting dalam pelaksanaan anggaran negara/daerah yang bertujuan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. (Selengkapnya)

Bimtek Manajemen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Pengawasan Konstruksi Jalan dan Jembatan – Latar Belakang diselenggarakan kegiatan ini karena minimnya tenaga pengawas pekerjaan jalan dan jembatan di Untuk itu dipandang perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang jalan dan jembatan, sehingga diharapkan dapat mencetak tenaga pengawas pekerjaan jalan dan jembatan yang lebih mengetahui tentang pekerjaan jalan dan jembatan. (Selengkapnya)

Bimtek Tertib Tata Laksana Pelaporan, Pengendalian Tugas Dan Kewenangan PPTK-PPK – adalah konsep yang merujuk pada penerapan prosedur dan mekanisme yang benar dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Penerima Tugas dan Kewenangan (PPTK) dan Pejabat Pengelola Kegiatan (PPK) dalam mengelola dan mengawasi kegiatan proyek atau program, termasuk dalam pelaporan dan pengendalian. (Selengkapnya)

Bimtek Strategi dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pada BLU, BLUD dan BUMD – Badan Layanan Umum (BLU), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan entitas yang memiliki karakteristik tata kelola keuangan dan operasional yang berbeda dibandingkan dengan instansi pemerintah biasa. Sebagai institusi yang diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk pengadaan barang/jasa, mereka tetap wajib berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan Rancangan Kontrak & Evaluasi Dukumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami Transformasi yang cukup pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dimana berbagai regulasi dan infrastruktur dibuat menjadi lebih baik dan lebih simple. (Selengkapnya)

Bimtek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa – Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas di bidang penataan ruang, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional sangatlah penting, pengelola pengadaan barang/jasa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Para pemegang jabatan akan bekerja baik di sektor barang maupun sektor jasa. (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan SOP Bagi Pelaksana Pengadaan Barang Jasa – Banyaknya regulasi dalam pengadaan Barang/Jasa baik yang berupa Peraturan Presiden, Peretauran Menteri, dan Peraturan Kepala LKPP cukup memberikan kerumitan untuk di pahami secara cepat. Disisi lain para pelaku pengadaan di tuntut untuk dapat memberikan kontribusi atas kinerja pelaksanaan pengadaan secara lebih cermat, cepat dan akuntabel. (Selengkapnya)

Bimtek Menghadapi Audit dan Resiko Hukum Bagi Pelaksana Pengadaan Barang Jasa – Pemerintah mengatur adanya penyelenggaraan latihan dan pengajaran yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Sehingga penyelenggaraannya dibiayai dengan APBN/APBD. Penyelenggaraan diklat ini secara swakelola atau oleh penyedia barang/jasa. (Selengkapnya)

Bimtek Pengadaan Jasa Konstruksi (Dokumen Tender, Pemilihan dan Evaluasi Penawaran) – Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah mengamanatkan bahwa untuk Pengadaan Jasa Konstruksi secara teknis ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri PUPR, sehingga dapat mewujudkan pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. (Selengkapnya)

Bimtek Penyelesaian Sengketa dan Permasalahan Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa – Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. (Selengkapnya)

Bimtek Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Berdasarkan PM PUPR No. 14 Tahun 2020 – Pada tanggal 03 Oktober 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 64 P/HUM/2019, yang menguji pasal 21 ayat (3) huruf a, b dan c Permen PUPR nomor 07 Tahun 2019. Sebagai tindak lanjut dari putusan MA tersebut, Menteri PUPR menerbitkan Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. (Selengkapnya)

Bimtek Implementasi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3. – Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, membawa suasana baru pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), banyak pembaharuan yang dialami oleh aplikasi SPSE mulai dari sisi teknis penggunaan sampai dengan regulasi yang mengaturnya. (Selengkapnya)

Bimtek Pembentukan UKPBJ Di Lingkungan Instansi Pemerintah – Pengadaan memiliki peran penting dalam memastikan kesuksesan organisasi pemerintah melaksanakan misi strategis dan program kerja. Untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi, organisasi penyelenggara pengadaan harus dapat memastikan bahwa skema kerja proses pengadaan yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan harga yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan, dalam jumlah dan mutu yang sesuai, didapatkan secara tepat waktu, serta dengan tingkat layanan yang sesuai standar. (Selengkapnya)

Bimtek Peraturan Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa – Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang dimaksud Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional PPBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. (Selengkapnya)

Bimtek Manajemen Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas mengadakan sarana serta prasarana juga layanan pendukung dengan menggunakan biaya pemerintah. Biaya tersebut dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat. Bagi pemerintah daerah biaya pengadaan barang/jasa biasanya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Selengkapnya)

Bimtek Manajemen Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas mengadakan sarana serta prasarana juga layanan pendukung dengan menggunakan biaya pemerintah. Biaya tersebut dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat. Bagi pemerintah daerah biaya pengadaan barang/jasa biasanya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Selengkapnya)

Bimtek Pengawasan Anggaran Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa – Sebagaimana diketahui, bahwa pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres Nomor 54/2010 (yang diperbaharui dengan Perpres Nomor 70/2012, Perpres 16/2018 dan Perpres 12/2021) yakni awal dari tahapan pelaksanaan barang/jasa diawali dengan perencanaan umum pengadaan. Kegagalan dalam perencanaan dapat dipastikan, Para pihak sesungguhnya sedang merencanakan kegagalan dalam tahapan PBJ.. (Selengkapnya)

Bimtek Perubahan Tarif PPN 11% Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menetapkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu UU Nomor 7 Tahun 2021. UU ini dibentuk dengan tujuan diantaranya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.. (Selengkapnya)

Bimtek Penerapan TKDN dan Preferensi Harga TKDN pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – Tentunya belum semua masyarakat paham mengenai preferensi harga, bahkan tidak sedikit bertanya: “Apa itu preferensi harga?”. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tepatnya pada Pasal 67 dinyatakan bahwa, ayat (1): Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.. (Selengkapnya)

Bimtek Verifikasi Perhitungan dan Proses TKDN Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Saat ini Pemerintah sedang mengoptimalkan TKDN – Tingkat Kemampuan Dalam Negeri terhadap proyek-proyek strategis yang didanai oleh Negara, begitu juga peningkatan TKDN pada produksi manufaktur di Indonesia.. (Selengkapnya)

Bimtek Strategi Pengadaan Infrastruktur Melalui Skema KPBU – Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur yang sangat besar. Dari total kebutuhan pendanaan investasi strategis infrastruktur untuk kurun waktu 2015 s.d. 2019, Pemerintah hanya mampu menyediakan pendanaan kurang dari separuhnya saja. Indonesia perlu mencari alternatif sumber-sumber pendanaan lain dalam mendanai kebutuhan infrastrukturnya.. (Selengkapnya)

Bimtek Peningkatan Kompetensi PPK Dalam Implementasi Perpres nomor 46 tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan reformasi birokrasi yang adaptif, efektif, dan efisien, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai penyempurnaan dari regulasi sebelumnya dalam bidang pengadaan barang/jasa. (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan Lima SOP ULP K/L/D/I – Hadirnya surat kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) LKPP tentang Standar Operasi Pelayanan untuk pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) merupakan angin segar bagi “korps” pengadaan. Hanya saja tantangan terbesar dari hal ini adalah bagaimana menterjemahkan standar SOP ini pada tataran operasional untuk dituangkan pada masing-masing ULP di K/D/Pemda/I seluruh Indonesia. (Selengkapnya)

Bimtek Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 77 Tahun 2012 dan dijabarkan melalui Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya. (Selengkapnya)

Bimtek Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Tenpa Tender – Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya untuk memperoleh barang/jasa guna kelancaran pemerintahan.. (Selengkapnya)

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa BUMN Permen Nomor 8 Tahun 2019 dan ISO 20400 Tahun 2017 – Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practice dalam tata kelola pengadaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, pilihan BUMN untuk mengadopsi keseluruhan ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut tidak sepenuhnya tepat.. (Selengkapnya)

Bimtek Peningkatan Kompetensi Bagi Anggota Pokja Dan ULP – Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang terkait erat dengan penggunaan anggaran negara dan oleh karenanya pelaksanaanya harus efektif dan efisien serta ekonomis sehingga dapat memberikan manfaat penggunaaan anggaran negara tersebut secara maksimal. (Selengkapnya)

Bimtek Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – Pengadaan barang / jasa merupakan kegiatan yang terkait erat dengan penggunaan anggaran negara dan oleh karenanya pelaksanaanya harus efektif dan efisien serta ekonomis sehingga dapat memberikan manfaat penggunaan anggaran negara tersebut secara maksimal. hal ini disebabkan karena kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagian besar dibiayai oleh keuangan negara, baik melalui APBN/APBD maupun non- APBN/APBD.. (Selengkapnya)

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Di Sektor BUMN, BUMD, BLU Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 – Manajemen Pengadaan Barang/Jasa adalah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan aktifitas pemenuhan kebutuhan dalam mencapai tujuan organisasi melalui pembelian barang/pelaksanaan pekerjaan jasa atau barang dan jasa. Manajemen Pengadaan Barang/Jasa berbeda beda antara satu organisasi dengan organisasi lain.. (Selengkapnya)

Bimtek Procurement Pada Industri Pertambangan, Minyak & Gas Bumi Berdasarkan PTK 007 REV-4 dan TDKN – PTK 007 revisi IV tahun 2017 sudah diberlakukan pada tanggal 28 Juli 2017. Jika sebelumnya Pedoman Tata Kerja pengelolaan rantai supply mengacu pada surat Keputusan No.KEP 0066/SKK0000/2013/S0, maka selanjutnya para pelaku bisnis industri hulu migas perlu memahami acuan baru yang telah ditetapkan. (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan HPS dan AHPS – Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pengadaan Jasa Konstruksi yang terdiri dari Jasa Konsultansi dan Pekerjaan Konstruksi memerlukan penghitungan biaya, dalam rangka mengetahui perkiraan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan secara lebih presisi. (Selengkapnya)

Bimtek Probity Audit PBJ dan Probity advice PBJ – Probity diartikan sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty). Konsep probity tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan aset, dan pemberian sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel. (Selengkapnya)

Bimtek Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) – Peningkatan kompetensi SDM pelaku pengadaan barang dan jasa dengan mendayagunakan Perangkat Daerah terkait sangat diperlukan sebagai tindak lanjut atas perubahan Perpres no 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Perpres No 12 tahun 2021 yang baru saja terbit. (Selengkapnya)

Bimtek Supply Chain Management (SCM) – Supply Chain Management atau manajemen rantai pemasok merupakan sebuah sistem integrasi antara fungsi maupun lintas organisasi dalam hal produksi dan mengantar produk ke pelanggan distribusi. Sistem ini fokus pada proses aliran barang atau jasa entah itu dari supplier, manufaktur, retailer hingga konsumen yang merupakan satu kesatuan yang saling terhubung, tanpa pembatas, dan berlangsung secara transparan. (Selengkapnya)

Bimtek Implementasi TKDN Berdasarkan Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian pada September 2025 telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Regulasi ini menjadi pembaruan signifikan dari Permenperin sebelumnya (No. 16 Tahun 2011) dengan tujuan memperkuat industri nasional, meningkatkan daya saing, dan memperluas penggunaan produk dalam negeri. (Selengkapnya)

Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 – Sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, merupakan suatu aktifitas yang mengambil sebagian besar dari Anggaran APBN dan APBD, oleh karena hal tersebut didalam pengelolaannya dibutuhkan Pengetahuan dan Keahlian Teknis agar pelaksanaan Pengadaan dapat lebih Akuntabel dan Value For Money. (Selengkapnya)