Bimtek Kepegawaian Tahun 2026

Bimtek Perangkat Daerah PP Nomor 72 Tahun 2019 – Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur inspektorat Daerah dan rumah sakit Daerah. (Selengkapnya)

Bimtek Analisis Beban Kerja – adalah sebuah pelatihan atau kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam memahami dan menerapkan metode analisis beban kerja di lingkungan organisasi atau perusahaan. ABK itu sendiri adalah suatu proses untuk menganalisis dan mengevaluasi beban kerja yang ada pada setiap pegawai atau bagian dalam organisasi untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih baik. (Selengkapnya)

Bimtek Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Pelatihan ini mencakup berbagai materi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pengawas.​ Berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Pemda). (Selengkapnya)

Bimtek Manajemen PNS berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 adalah pelatihan atau kegiatan yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). PP ini mengatur seluruh aspek terkait pengelolaan PNS, termasuk rekrutmen, penilaian kinerja, pengembangan karir, serta promosi dan mutasi PNS di Indonesia. (Selengkapnya)

Bimtek mutasi ASN biasanya diselenggarakan untuk memberikan pemahaman teknis kepada para pengelola kepegawaian tentang aturan dan prosedur mutasi ASN berdasarkan regulasi yang berlaku. Salah satu regulasi penting terkait mutasi ASN adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. (Selengkapnya)

Bimtek Manajemen Risiko SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik – ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Manajemen Risiko dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE merupakan sistem yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. (Selengkapnya)

Bimtek Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi terkait manajemen PPPK dalam jabatan fungsional. Pasal 2 Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2019 menyatakan bahwa Jenis JF ASN yang dapat diisi oleh PPPK terdiri atas: JF keahlian, terdiri atas: ahli utama; ahli madya; ahli muda; dan ahli pertama. (Selengkapnya)

Bimtek manajemen talenta ASN ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait Manajemen Talenta ASN sesuai dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan kerangka kerja yang mengatur tata kelola manajemen talenta dalam lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan. Melalui Bimtek ini, peserta akan mendapatkan wawasan tentang cara mengelola talenta ASN secara strategis untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan produktivitas ASN dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih efisien. (Selengkapnya)

Bimtek Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah – program pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada aparatur pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bimtek ini mengacu pada pedoman dan kerangka kerja yang diatur oleh pemerintah terkait evaluasi dan implementasi reformasi birokrasi di berbagai instansi pemerintahan. (Selengkapnya)

Berfokus pada memberikan pemahaman dan keterampilan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan di lingkungan pemerintahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. (Selengkapnya)

Bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang merupakan dua elemen penting dalam penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka pengembangan karier dan penilaian kinerja. SKP digunakan untuk menetapkan target dan mengukur pencapaian kinerja, sementara DUPAK digunakan untuk menghitung angka kredit yang menjadi dasar dalam promosi, mutasi, kenaikan pangkat, dan tunjangan kinerja bagi PNS. (Selengkapnya)

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan penerapan sistem merit di lingkungan instansi pemerintah, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur harus dilakukan secara profesional, terencana, dan sistematis. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan SDM berbasis sistem merit adalah implementasi Manajemen Talenta (Talent Management) dan penyusunan Kompetensi Jabatan yang tepat guna dan tepat sasaran. (Selengkapnya)

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 4 Tahun 2025 telah menetapkan ketentuan baru terkait pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan ini merupakan langkah strategis dalam mengatur fleksibilitas kerja ASN, peningkatan kinerja, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. (Selengkapnya)

Bimtek Pembekalan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bagi ASN Dalam Persiapan Kenaikan Jenjang Jabatan dan Kenaikan Pangkat Dilingkungan Pemerintah Pusat & Daerah (Semua OPD, RS, Puskesmas, Dosen & Guru) – Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan akuntabel. (Selengkapnya)

Penerapan system Merit sangat penting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja yang unggul terutama dalam penentuan Jabatan yang mengutakan pertama adalah kinerja, kedua kompetensi dan ketiga kualifikasi,sebagai salah satu syarat untuk mengajukan formasi Jabatan setiap instansi pemerintah Pusat maupun Daerah. (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan SKP Berbasis E-Kinerja – Dalam rangka mendukung implementasi manajemen kinerja ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, setiap aparatur diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara elektronik melalui aplikasi e-Kinerja. (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan SKP Berbasis E-Kinerja – Dalam rangka mendukung implementasi manajemen kinerja ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, setiap aparatur diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara elektronik melalui aplikasi e-Kinerja. (Selengkapnya)

Seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (SE BKN) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem kinerja berbasis digital guna meningkatkan akuntabilitas dan objektivitas dalam manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). (Selengkapnya)

 Salah satu syarat untuk mengajukan formasi setiap instansi pemerintah Pusat dan daerah wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. Proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun, dan disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu. (Selengkapnya)

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berlaku bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui pengadaan calon PNS pada jenjang: a. ahli pertama; b. ahli muda; c. pemula; atau d. terampil. (2) Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja calon PNS. (Selengkapnya)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 Thn 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam pidatonya presiden RI, Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa Undang-udang ASN ini mulai berlaku sejak diundangkan Undang-undang ASN ini yang di dalam menekankan bahwa ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan semangat reformasi lebih luwes, Melalui Cascading yang efektif dan efisien dan semua harus mereformasi dengan mengaktualisasikan ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab semua paper less dengan menggunakan Digitalisasi yang berbasis kepada hasil kerja. (Selengkapnya)

Salah satu syarat untuk menentukan tunjangan kinerja harus menyusun evaluasi jabatan untuk menentukan level jabatan/ grate jabatan sesuai dalam amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN diangkat dalam pangkat dan Jabatan selain mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi. (Selengkapnya)

SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah,serta sistem pemerintahan daerah yang lain,termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik. (Selengkapnya)

Dalam rangka menyesuaikan struktur jabatan ASN dengan perkembangan kebutuhan organisasi, transformasi pemerintahan digital, serta tuntutan efisiensi birokrasi, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan RB) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. (Selengkapnya)

Peningkatan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal penting dalam rangka mempercepat implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan. Untuk itu, salah satu inisiatif utama adalah digitalisasi sistem penilaian kinerja ASN yang dituangkan dalam Permenpan-RB No. 6 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja ASN dan Permenpan-RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. (Selengkapnya)

Pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam jabatan fungsional medis, paramedis, dan jabatan fungsional lainnya, menjadi bagian penting dalam sistem penilaian kinerja ASN di Indonesia. Untuk itu, pengelolaan angka kredit dan penyusunan DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) sangat penting untuk memastikan kelayakan kenaikan pangkat dan karir ASN. (Selengkapnya)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Perlu menetapkan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, jenis Jabatan Pelaksana yang dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan/ atau PPPK, bagi lnstansi Pemerintah yang telah menyesuaikan Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Kelas Jabatannya berdasarkan Permenpan Nomor 656 Tahun 2023 tentang jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah masih tetap berlaku sampai dengan adanya penyesaikan Kelas Jabatan berdasarkan Kepmenpan Rb Nomor 11 Tahun 2024. (Selengkapnya)

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Selengkapnya)